Gakkum KLHK Terkesan Tebang Pilih Dalam Penetapan Tersangka Dirut PT JAP, Kuasa Hukum Angkat Bicara

Nasional | 2022-03-18

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Ketua Tim Kuasa Hukum PT. JAP
Choose Language!

Klik tautan ini untuk kembali ke hal 1

"Kegiatan PT JAP ini masih menitikberatkan pada penyelesaian terhadap izin-izin yang diperlukan sehingga belum diperlukan keberadaan tenaga kerja layaknya perusahaan penambangan pada umumnya," ujarnya.

Pria kepala Plontos, menyampaikan mengenai tuduhan adanya kerusakan hutan yang dituduhkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PT JAP. Dirinya menegaskan, bahwa kerusakan tersebut justru terjadi setelah penyelidikan terhadap Perusahaan. Artinya, kerusakan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak lain yang sengaja mengambil keuntungan dari adanya tuduhan terhadap PT JAP.

Pihak-pihak yang mengambil keuntungan tersebut telah sengaja melakukan perusakan hutan dan cenderung terlihat leluasa saat melakukan perusakan hutan, karena kegiatan itu dilakukan secara terbuka dan untuk jangka waktu yang cukup lama tanpa ada teguran/penindakan dari yang berwenang. 

Padahal salah satu perusahaan (PT A) yang telah mengantongi Surat Persetujuan Penggunaan Koridor (SPPK) di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan IPPKH, meminta kepada salah satu perusahaan yakni PT B untuk mengerjakan perbaikan dan pelebaran koridor jalan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ada. Tetapi, PT B ini melewati dan memasuki kawasan IUP OP dari PT JAP. Dalam rangka penyelamatan dan dikhawatirkan ada nilai komersial dari tanah hasil pembuatan jalan tersebut. Olehnya itu  PT JAP meminta kepada PT B agar meletakan tanah tersebut di tempatnya.

" Namun gumpalan tanah pelebaran lahan koridor yang dilakukan oleh PT B ini dan disimpan di lahan PT JAP dan ternyata menjadi temuan. Karena itulah, PT JAP dituding telah melakukan penambangan ilegal. Padahal tanah penggalian tersebut bukan aktivitas dari PT JAP, hanya disimpan dalam lahan PT JAP," bebernya

Kata Ricky, PT. JAP telah melakukan pengaduan kepada Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik secara informal maupun secara formal  pada tanggal 19 Januari 2022. Akibat masalah ini, penyidik Balai Pengamanan dan Gakkum KLHK mendapat laporan dan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tertanggal 21 Oktober 2021.

Naasnya, ternyata tim penyidik KLHK telah menetapkan RMY Direktur Utama PT JAP sebagai tersangka  dalam kasus penambangan nikel ilegal dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada14 Februari 2022.  

" Namun apa yang terjadi, setelah kami melaporkan hal tersebut, malah kami yang ditangkap. Analoginya, saya punya motor dicuri orang , setelah setelah saya laporkan ke pihak berwenang malah saya yang di tangkap mirisnya lagi motor sayapun dijual orang. Dimana keadilan di negara ini!," Ketusnya.

Ricky menduga penetapan tersangka kepada RMY adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan oknum terhadap Dirut PT JAP tersebut. Pasalnya, Dalam perjalanan, PT JAP menang saat praperadilan karena terbukti pelapor bukan masyarakat, melainkan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tak sampai di situ, ternyata Penyidik Balai Pengamanan dan Gakkum KLHK masih menggunakan laporan yang sama untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru tertanggal 14 Desember 2021.“SPDP itulah yang kemudian digunakan untuk menetapkan Direktur Utama PT JAP (RMY) sebagai tersangka,” katanya.Ricky mengaku, ada kejanggalan penggunakan laporan lama (padahal PT JAP sudah menang praperadilan) untuk mengeluarkan SPDP.

Menurutnya, bila PT JAP terbukti melakukan penambangan secara ilegal, seharusnya penyidik bisa menunjukan bukti kuat.Ricky menambahkan, PT. JAP justru telah menunjukkan sikap kooperatif dan aktif dalam memberikan informasi kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendari terkait dengan aktivitas penambangan illegal di sekitar atau di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang masuk di dalam JUP-OP PT. JAP. Beberapa laporan telah PT. JAP ajukan ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kendari namun hingga kini kami belum mendapatkan informasi lanjutan mengenai laporan yang telah kami ajukan. 

Ricky menghargai putusan hukum, atas  hal itu PT JAP siap menjalani proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan perundang-undangan yang berlaku, serta meminta media /pers untuk tetap mengedepankan Asas praduga tak bersalah agar nama baik RMY sebagai Direksi Perusahaan dapat tetap dijaga serta dipulihkan. PT JAP berharap proses hukum tidak tebang pilih."Kita mengharapkan tidak ada tebang pilih,Perlu diketahui, Bahwa PT. JAP telah memiliki izin pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 153 tahun 2011 tanggal 11 Mel 2011 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 04/2010, Nomor 0S/2010 dan Nomor 06/2010 tanggal 11 Januari 2010. 

Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada JAP di Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 703 ha tanggal 13 Agustus 2013.

JAP juga memilik Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 207 Tahun 2014 tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah IUP Operasi Produksi PT JAP (KW08 NPPO40) dengan luas 574 ha tanggal 20 Februari 2014: A. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penciutan Luas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040): e. Surat Keputusan Bupati Konawe Utara No. 177 Tahun 2015 tentang Pengaktifan Kembali Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. James & Armando Pundimas (KW 08 NPP 040): f. `Sertifikat CnC yang diberikan oleh Dirjen Minerba pada 06 Mei 2014 dengan nomor 897/Min/12/2014 yang ditujukan kepada PT James & Armando Pundimas.

Surat Keputusan-keputusan tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/TUN/2011 tanggal 9 Mei 2011 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 73.B/TUN/2010/PT.TUN.Mks juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 12/G/TUN/2010/ PTUN-Kdi. juncto Putusan Mahkamah Agung No. 05 K/TUN/2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Taca Usaha Negara Makassar No. 108/B/2012/PT.TUN.MKS juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 21/G/2011/PTUNKDI.

PT. JAP saat ini dalam proses Pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan telah mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara dan  tidak ada satu Putusan Pengadilan dan / atau Keputusan tata Usaha Negara manapun yang pada pokoknya membatalkan Izin Operasional Operasi Produksi (IUP-OP) dan Rekomendasi milik PT. JAP. (p2)

BERITA VIDEO POPULER

BERITA TERKINI:

30 Nominasi Ballon d'Or 2022, Messi Tidak Masuk

30 Nominasi Ballon d'Or 2022, Messi Tidak Masuk

Viewnum 1684
19 jam yang lalu
Ketuk Palu, Makassar Tuan Rumah APEKSI 2023

Ketuk Palu, Makassar Tuan Rumah APEKSI 2023

Viewnum 3442
3 hari yang lalu

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020