JALURINFO.COM, JAKARTA- Terdapat beberapa alasan mengapa Pembentukan DOB di Tanah Papua menjadi 3 provinsi saat ini tidak tepat "Prematur dan cenderung dipaksakan" dan bertentangan dengan realitas aspirasi rakyat di Tanah Papua:

Pertama: Tanah Papua Menghadapi Isu Sentralisasi Pemerintahan "kendali pusat" yang kuat atas pengelolaan sumber daya keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam status sebagai daerah khusus dengan jaminan UU otsus (Hak yang diperoleh dengan pengorbanan darah generasi Tanah Papua), bukan hasil dari pemberian gratis rezim pusat.. Saat ini tampak pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua, menjadi rebutan kepentingan konsensi perusahaan nasional dan multinasional, dengan jaminan penempatan Pasukan Militer untuk menjamin keamanan investasi.. Padahal diketahui oleh mereka, bahwa hubungan OAP terhadap tanah dan hutan, menjadi satu kesatuan tatanan masyarakat adat, dengan sistem pengelolaan lahan, tanah dan hutan yang di lakukan secara bersama sama (komunal), bukan melalui pengelolaan investasi bermodel monopolistik perusahaan nasional.. pada akhirnya, benturan "kultural" dan ambisi invasi monopolistik untuk menguasai resources di Tanah Papua, menghasilkan tragedi dan kekerasan bersenjata, yang sayangnya juga di sponsori oleh pasukan militer Indonesia dengan dalih menjaga dan merawat investasi..

Saat ini dengan kendali pemerintahan otonomi khusus yang masih berada di wilayah Jayapura (dengan status Provinsi Papua), kesewenang wenangan menetapkan wilayah operasi militer khusus, Daerah operasi militer (DOM), secara nyata di pertontonkan oleh rezim pusat, dengan tidak menghargai tatanan pemerintahan yang sah di Tanah Papua (keberadaan negara di daerah, yang di dukung oleh rakyat sebagai hasil dari pemilu daerah yang sah pula)..