JALURINFO.COM, TAKALAR- Sejak permasalahan penerbitan dua surat keputusan(SK) untuk satu jabatan dengan kata lain satu kursi dua pantat, dan beberapa camat membawahi staf yang lebih tinggi dari pangkat camat mencuat ke ruang publik, redaksi JALURINFO.com mendapat cukup banyak respon dari warganet(netizen). Melalui telpon, dan tak sedikit juga yang menulis tanggapannya melalui berbagai platform media sosial.

Ada netizen mempertanyakan soal penilain kinerja bawahan dua kepala bidang kebersihan yang menempati satu kursi alias "Satu kursi dua pantat "

Baca juga: Toleransi Antara Umat Beragama: Tantangan Besar Bagi Negara Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka dalam Merawat Pluralisme dan Kebinekaan

Baca juga: MUKP Cara Hambur - Hamburkan Uang

Penilain dua kepala bidang itu, siapa yang jadi rujukan kepala dinas mengingat kedua kepala bidang tersebut sama-sama mendapat tunjangan jabatan, alias mendapat fasiltas negara
Selain itu melalui telpon rata-rata mempertanyakan keberadaan tim penilai kinerja PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS

Baca juga: Sketsa-sketsa
CAWE-CAWE POLITIK

Catatan : Syamsu Nur

Baca juga: Keterwakilan Tokoh Kawasan Timur

Oleh : Prof. Hasrullah

Diketahui, melalui manajemen PNS yang baik menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Netizen

Baca juga: SKETSA-SKETSA

BILA RAMADHAN DATANG LAGI
Catatan: Syamsu Nur

Baca juga: Kisah Jenaka di Pantai Akarena Makassar

Pengguna media sosial WhatsApp dengan nomor 0852410***** menulis begini, "Sebaiknya dibahas juga implikasi anak buah bergolongan tinggi atau senior dari pada bosnya Seperti ada teman saya, yang gara-gara camat masih baru dalam holongan 3D, teman saya itu tidaik bisa naik pangkat ke golongan IV.A

Lain lagi pengguna WhatsApp dengan nomor 0812433***** , "Kalo saya kesimpulanku bagaimana kalo janganmi ada mutasi karena buat sakit hati bagi yang dinonjob juga...sehingda pejabat2 yg duduk dijabatannya tdk konsentrasi dengan kinerjanya.

Ada Netizen yang sangat berharap kepada PJ Bupati agar cepat mengambil keputusan

Penguna WhatsApp dengan nomor 08134 8***** menulis begini, "Semoga kehadiran pj. Bupati dapat mengembalikan marwah birokrat misi pemerintahan di butta panrannuangku, sehingga kepercayaan masyarakat kembali yang selama ini nyaris hilang oleh kebijakan yang sarat dengan penyimpangan.

Lanjut, "Dengan hadirnya pj. Bupati di Butta Panrannuangku diharapkan baperjakat berfungsi sehingga Daftar urutan kepangkatan (DUK) menjadi dasar dalam memberikan promosi bagi bagi (ASN), dengan demikian tidak ada (ASN) yang dirugikan karna semua berjalan berdasarkan mekanisme yang benar.

"Tidak ada lagi (ASN) yang dimutasi karna dendam kecuali karna kebutuhan (OPD), tidak ada lagi sanksi terhadap (ASN) tanpa pelanggaran seperti demosi dan penonjoban sehingga (ASN) dapat meningkatkan kinerjanya dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal.

Dia mengakhiri harapnnya dengan menyebut sejumlah regulasi, yakni "PP no 99 th 2000 tentang kenaikan pangkat PNS pasal 33 menyatakan bahwa PNS yg pangkatnya lebih rendah tdk boleh membawahi PNS yg pangkatnya lebih tinggi kecuali membawahi PNS yg menduduki jabatan fungsional tertentu. Dan PP 12 tahun 2002 tentang perubahan atas PP 99 th 2000 tentang kenaikan pangkat PNS tdk mengubah pasal 33 dan di dlm PP 12 th 2002 pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa kenaikan pangkat seperti disebutkan pada ayat 1(kenaikan pangkat reguler) diberikan sepanjang tdk melampaui pangkat atasan langsungnya." (M.Said Welikin)