JALURINFO.COM, - Perludem menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) harus berhati-hati dalam memutuskan apakah sistem proporsional tertutup adalah sistem konstitusional. Jika MK mengambil keputusan ini, maka evaluasi dan perbaikan sistem tidak akan lagi dimungkinkan di masa depan. Fadli Ramadhanil, Manajer Program Perludem, menolak pemilihan legislatif (pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup, karena menurutnya banyak sistem pemilu lain dengan berbagai variasi yang perlu dipertimbangkan. Fadli menegaskan bahwa penentuan sistem pemilu seharusnya tetap menjadi ranah lembaga pembentuk undang-undang, yakni DPR dan presiden, dan tidak boleh dilakukan oleh MK.

Meskipun demikian, Perludem meminta MK memberikan batasan-batasan pada sistem pemilu untuk memastikan prinsip pemilu jujur dan adil tetap terjaga. Batasan-batasan ini termasuk partai politik harus secara demokratis menentukan calon anggota legislatif (caleg) yang akan diusung dan mengutamakan kader yang sudah mengabdi di internal partai politik dalam kurun waktu tertentu.

Baca juga: Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister

Baca juga: Elaktabilitas Ganjar Kalah dari Prabowo, Puan: Jadi Tantangan

Gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka ini diajukan enam warga negara perseorangan, yang meminta MK memutuskan pileg kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Pendukung sistem proporsional terbuka terdiri atas delapan partai politik parlemen, sementara pendukung sistem proporsional tertutup hanya PDIP.
Namun, Perludem juga menyoroti pentingnya pemilihan umum yang berlangsung jujur, adil, dan terbuka. Fadli mengatakan bahwa sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat untuk memilih wakilnya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dukungan besar dari partai politik.

Baca juga: Hasil Polling: 80,3% Pembaca Tidak Percaya Hasil Survei Pilpres

Baca juga: Aliran Dana Korupsi BTS 4G Masuk ke 3 Partai Politik, Mahfud MD Langsung Lapor ke Presiden Jokowi

"Sistem proporsional terbuka adalah cara yang tepat untuk memperkuat demokrasi kita. Ini memungkinkan masyarakat memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan siapa yang akan mewakili mereka di parlemen," jelas Fadli.

Fadli juga menambahkan bahwa evaluasi terhadap sistem pemilu perlu terus dilakukan guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, evaluasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Selain itu, evaluasi harus melibatkan partai politik, masyarakat, dan para ahli yang terkait dengan masalah pemilihan umum.

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, tapi Investor dan Swasta

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Versi LSI Denny JA Turun, Kalah dari Prabowo, PDIP Meradang

"Perludem berharap bahwa putusan MK dalam uji materi ini akan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan pemilihan umum di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi publik yang aktif dalam proses politik," tutup Fadli.