JALURINFO.COM, JAKARTA- Politikus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai Partai Golkar kecil kemungkinannya bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Hal itu disampaikannya setelah para elite dari anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan KPP bertemu pada akhir pekan lalu.

Pada Sabtu (25/3/2023), Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menghadiri acara buka puasa bersama di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, yang digelar oleh DPP Partai Nasdem. Dalam acara tersebut, hadir juga Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

Baca juga: Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister

Baca juga: Elaktabilitas Ganjar Kalah dari Prabowo, Puan: Jadi Tantangan

Menurut Adi, Airlangga sedang berupaya membesarkan KIB dan berusaha menjadi calon presiden (capres), sehingga sulit untuk membayangkan apabila Golkar bergabung dengan KPP. Namun, ia menilai tidak tertutup kemungkinan bagi Partai Golkar bergabung dengan KPP di masa depan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Namun, Arfianto Purbolaksono dari The Indonesian Institute menilai kehadiran Airlangga dalam acara buka puasa bersama dengan pimpinan KPP bukan agenda silaturahmi biasa. Menurutnya, kedua koalisi sedang mencari solusi terkait kandidat calon wakil presiden (cawapres) di antara kedua koalisi tersebut.

Baca juga: Hasil Polling: 80,3% Pembaca Tidak Percaya Hasil Survei Pilpres

Baca juga: Aliran Dana Korupsi BTS 4G Masuk ke 3 Partai Politik, Mahfud MD Langsung Lapor ke Presiden Jokowi

Arfianto mengatakan bahwa kesempatan bagi partai politik untuk berkoalisi atau membuat koalisi besar masih terbuka lebar. Dia juga menilai kehadiran Airlangga Hartarto dalam acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem tersebut merupakan cerminan dari pertemuan politik yang dinamis jelang pendaftaran nama capres-cawapres.

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam proses pembentukan koalisi. Misalnya, selain mempertimbangkan faktor elektabilitas, partai politik juga harus mempertimbangkan visi, misi, dan program kerja yang akan diterapkan jika nanti mereka berhasil terpilih.

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, tapi Investor dan Swasta

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Versi LSI Denny JA Turun, Kalah dari Prabowo, PDIP Meradang

Tidak hanya itu, faktor kepentingan partai politik juga menjadi pertimbangan penting dalam proses pembentukan koalisi. Setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing yang perlu dipertimbangkan, sehingga bukan hal yang mudah untuk menyatukan kepentingan-kepentingan tersebut dalam satu koalisi.

Namun, di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung, terbuka peluang bagi semua partai politik untuk saling berkolaborasi dan membentuk koalisi yang kuat. Sehingga, diharapkan proses pembentukan koalisi tidak hanya berdasarkan kepentingan semata, tetapi juga berdasarkan keinginan untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Sumber: Republika.co.id