JALURINFO.COM, MAKASSAR- Di tengah pusaran penentuan calon presiden (capres) yang telah diproklamirkan 3 (tiga) partai politik baik yang ditetapkankan Nasdem, PDIP, dan Gerindra, yang perlu segera disikapi adalah calon wakil presiden (cawapres) juga tak kalah urgennya. Karena, jika diamati 3 capres baik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto ketiganya berasal dari Jawa sentris, Padahal dalam perspektif pemerataan politik juga perlu dipertimbangkan tokoh yang berasal dari luar Jawa.

Bukankah secara historis dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia keterwakilan geopolitik menjadi suatu keputusan politik perlu dijadikan frame politik dalam memilih pemimpin bangsa. Sejarah telah mencatat, sejak sumpah pemuda yang diProklamirkan sejak awal, maka keterwakilan pemimpin pemuda menjadi rujukan politik dalam mengispirasi hadir tokoh-tokoh nasional. Keterwakilan dalam Kongres Pemuda kedua dikenal dengan nama: Jong Sumatra, Jong Jawa, Jong Kalimatan, Jong Selebes, Jong Ambon, Jong Pemuda Indonesia, dimana tokoh tersebut merupakan terwakili dalam representasi para pejuang pemuda berkumpul dan berikrar secara politik sebagai keterwakilan secara geopolitik.

Baca juga: Sketsa-sketsa

BALAJAR DARI PASAR TANAH ABANG
Catatan: Syamsu Nur

Baca juga: Toleransi Antara Umat Beragama: Tantangan Besar Bagi Negara Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka dalam Merawat Pluralisme dan Kebinekaan

Secara historis keterwakilan politik dalam sirkulasi kekuasaan di pemerintah pusat sudah pernah dikumandangkan di era 1980-an dengan diksi politik IRAMASUKA (Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan) dan keseimbangan tokoh IBB (Indonesia Bagian Barat) dan IBT (Indonesia Bagian Timur) telah menjadi formula politik di setiap pemilihan presiden dan penentuan keterwakilan kabinet. Adanya pemerataan keterwakilan tokoh yang telah disuarakan telah menggema dan akhirnya keterwakilan pembangunan politik akhirnya secara politik telah melahirkan Wapres Hamzah Has dan M. Jusuf Kalla. Begitu juga beberapa keterwakilan tokoh dalam jabatan menteri akhirnya terwakili dalam sirkulasi kekuasaan.
Maka dalam Pemilihan Presiden 2024 patut selalu disuarakan digemakan dalam perhetalan politik nasional. Duduknya para tokoh sebagai negara kesatuan sudah menjadi ramuan politik dalam bingkai kebangsaan, keterwakilan, dan pemerataan politik, Maka ada benar apa yang disampaikan beberapa tokoh, seperti Amien Rais yang digemakan bahwa beliau menyarankan bahwa yang akan mendudukan kursi Wakil Presiden sebaiknya tokoh dari timur.

Baca juga: MUKP Cara Hambur - Hamburkan Uang

Baca juga: Sketsa-sketsa
CAWE-CAWE POLITIK

Catatan : Syamsu Nur

Formula jitu perlu terus didukung sehingga politik kekuasaan itu merupakan jalan terbaik bahwa tokoh dari timur sudah sangat mumpuni untuk dijadikan sebagai resep keterwakilan dalam bingkai NKRI dan kepemiminan Bhineka Tunggal Ika.

Keterwakilan figur asal Indonesia timur dan Kalimantan suatu keniscayaan politik yang perlu menjadi rujukan para partai pengusung Presiden/ Wakil Presiden, Tidak terkecuali para the ruling class baikitu yang menguasai sumber daya kekuasaan dan pemilih partai membuka mata bahwa politik kebangsaan menjadi frame politik untuk membingkai keterwakilan para putra-putri terbaik yang berada dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. Spektrum kue politik perlu mempertimbangkan keadilan dan pemerataan politik sehingga semua terwakill dalam pembangunan politik. Sama framing yang kita bangun pada saat Kongres Sumpah Pemuda ke-2 pada tahun 1928.

Baca juga: SKETSA-SKETSA

BILA RAMADHAN DATANG LAGI
Catatan: Syamsu Nur

Baca juga: Soal 1 Kursi 2 Pantat dan Pangkat Bawahan Lebih Tinggi di Takalar, Netizen Bilang Begini

Tokoh politik yang berasal dari bingkai Iramasuka-IBT tentu akan muncul Cawapres seperti: Amran Sulaiman, Syahrul Yasin Limpo, Rachmat Gobel menjadi opsi yang dapat digandeng pada Pilpres 2024. Begitu juga tokoh Kalimantan, Ambon, dan Papua tentu mempunyai tokoh mumpuni yang menjadi figur alternatif, sehingga kue politik dapat dinikmati secara bersama bagi semua anak bangsa yang telah mempunyai kemampuan leadership dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun bangsanya. Semoga #theruling class mempunyai kejernihan hati dan pikiran bahwa pesta demokrasi yang dilakukan 5 tahun sekali politik kebangsaan menjadi formula yang adil dan merata sehingga hakikat negara kesatuan terwakili dalam politik dan kekuasaan? Why Not?