JALURINFO.COM, Maros- Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan elite politik dan masyarakat Indonesia berhati-hati terhadap usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 jelas melanggar konstitusi.

“Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah," tegas JK dilansir Media Indonesia, Jumat, 4 Maret 2022.

Baca juga: Terbaru Terjawab Sudah Siapa Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024? Begini Pernyataan Yenny Wahid

Baca juga: PKB: Kalau PAN dan Golkar Tak Akan Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

JK khawatir pelanggaran konstitusi berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Jangan sampai amanat konstitusi diselewengkan pihak yang ingin mengedepankan kepentingannya sendiri.
Baca: BEM UI Soal Perpanjangan Periode Presiden: Pembangkangan Konstitusi

Baca juga: Polisi Mulai Proses Pernyataan Rocky Gerung yang Diduga Menghina Presiden Jokowi

Baca juga: Hasil Survei Terbaru: Target PDIP Mencetak Hattrick Terancam Gagal

"Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” jelas dia,

Ide penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI. Usulan menunda pemilu dari kalangan politisi pertama kali digaungkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Respons Anies Baswedan Soal Nasdem Minta Bacawapres Jangan dari Pimpinan Parpol

Baca juga: Anies Terseok di Survei, JK Bandingkan dengan Kemenangan Trump

Usulan itu kemudian disetujui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, (PAN), Zulkifli Hasan. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, pun pernah menggelindingkan isu tersebut ke publik dengan alasan permintaan pengusaha.