JALURINFO.COM, JAKARTA- Tim Kuasa Hukum PT James and Armando Pundimas (PT JAP) angkat bicara sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media yang mengatakan Direktur Utama (Dirut) PT JAP inisal RMY diduga telah melakukan aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan produksi terbatas yang terletak di Blok Mandiodo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara di akhir tahun 2021.

Ketua Tim Kuasa Hukum PT JAP Ricky K Margono.,S.H.,M.H., menegaskan pihaknya sejak awal senantiasa mengedepankan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak pernah adakah kegiatan atau niat untuk melakukan pelanggaran hukum.

" Kegiatan perusahaan senantiasa didasarkan pada perolehan perizinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum. Mengenai adanya tuduhan kegiatan penambangan ilegal atau penguasaan kawasan hutan tanpa izin, dapat kami tegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, karena di titik koordinat tersebut memang tidak ada kegiatan penambangan," tegas Ricky.

Lanjut Ricky membeberkan bahwa kegiatan yang ada adalah kegiatan pembuatan jalan untuk koridor yang dilakukan oleh pihak ketiga dan telah memilih izin lengkap. Pembuatan jalan koridor tersebut juga telah dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan bukan atas inisiatif perusahaan.  Pasalnya, perusahaan tidak memiliki alat berat dan tidak menyewa alat berat serta tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan penambangan karena memang tidak memiliki karyawan yang jumlahnya cukup untuk melakukan penambangan.