Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Ukraian dengan cepat memprotes penerbitan paspor secara ilegal itu.

Langah tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, serta norma dan prinsip hukum humaniter internasional, kata Kementerian Luar Negeri Ukraina sebagaimana dikutip Channel News Asia.

Di Washington, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price menyuarakan keprihatinan tentang rencana itu.

Menurutnya, itu adalah bagian dari upaya Rusia untuk menundukkan rakyat Ukraina dan memaksakan kehendak mereka dengan paksa.

"Itu adalah sesuatu yang akan kami tolak dengan paksa," kata Price kepada wartawan.

Lebih lanjut, perintah resmi yang diterbitkan pada hari Rabu datang setelah dekrit 2019 yang mengizinkan prosedur jalur cepat yang sama untuk penduduk Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri sebagai wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri.

Penduduk wilayah itu tidak diharuskan untuk tinggal di Rusia, tidak perlu memberikan bukti dana yang cukup atau lulus tes bahasa Rusia.

Permohonan mereka akan diproses dalam waktu tiga bulan dan wilayah Kherson telah mulai bekerja pada peluncuran pusat untuk mengeluarkan paspor Rusia, kata Stremousov.

Beberapa ratus ribu penduduk wilayah Donetsk dan Luhansk Ukraina telah menerima paspor Rusia.

Pada hari Senin, pihak berwenang di Kherson telah memperkenalkan rubel sebagai mata uang resmi bersama hryvnia Ukraina.

Pada hari Rabu, pejabat yang dilantik oleh Moskow mengumumkan tindakan yang sama di beberapa bagian wilayah Zaporizhzhia. (*)