Kekurangan pemerintah tidak pernah survei jumlah produksi garam nasional yang berasal dari petani. Apalagi Badan Pusat Statistik (BPS) tidak memiliki data valid sebagai dasar penetapan hitungan jumlah ton garam. Lebih kacau lagi, pemerintah sama sekali tidak memiliki data valid terkait kebutuhan garam untuk pasar dalam negeri.

Hal ini penting agar menjadi perhatian sehingga bisa pertimbangkan kesejahteraan para petani garam yang diperhatikan secara maksimal. Petani garam selalu dibayangi impor yang tak terduga. Nasionalisme garam tergadai oleh kebutuhan industri yang dipilih dari luar. Industri tak punya standar nasionalisme bisnis dengan melihat potensi yang dimiliki petani garam. Apa salahnya, garam nasional diupayakan pada perbaikan infrastruktur produksi sehingga kualitas dan nilainya seimbang.

Pemerintah minus strategi, tidak memiliki standar regulasi terhadap kuota kebutuhan garam yang berdampak pada meningkatkan impor setiap tahun. Apa artinya garam nasional dengan luas lahan garam jutaan hektar. Pemerintah terkesan membiarkan impor banjiri pasar – pasar lokal dan nasional. Akibatnya, tidak ada target pengurangan impor dari tahun ke tahun. Target kebijakan produksi untuk capai swasembada pun hanya sebatas pengumuman dimedia massa sebagai cara menutupi kekurangan pemerintah sendiri.

Bila pemerintah mengerti cabang – cabang produksi garam, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pelaut, kapal ikan, industri pengolahan, pakan ternak, hingga ekspor. Mestinya garam Indonesia sejak merdeka paling tinggi kualitasnya. Pada musim covid-2019 lalu, jika pemerintah mau mengganti pencegahan terpapar covid, maka vaksin bisa dikurangi dengan formula garam nasional. Karena itu, sudah semestinya dijadikan momentum untuk meningkatkan produksi garam nasional secara lebih komprehensif dan terukur yang melibatkan seluruh petani (produsen) garam.

Pemerintah juga perlu memperbaiki tata niaga garam yang berpihak kepada petani garam dan industri dalam negeri. Selama ini, industrialisasi pergaraman hanya sebatas kampanye program. Belum menjadi visi bersama untuk mencapainya. Bahkan, kerap terjadi perdebatan yang alot antar pemerintah Daerah (dinas-dinas), Provinsi (dinas-dinas), dan Pusat (Kementerian) terkait data – data valid. Begitu pun Badan Pusat Statistik (BPS) tak pernah bisa memastikan data produksi garam setiap tahun.

Mengapa hal ini terjadi? karena: pertama, pemerintah tidak memiliki standar pengawalan kebijakan secara serius terhadap pola produksi petani garam; Kedua, terlalu lembek pada kemauan industri dan oligarki sehingga cenderung mengikuti keinginan importir; Ketiga, lemahnya jaminan infrastruktur dasar pengolahan garam untuk petani – petani; Keempat, pemerintah selalu beralasan tidak bisa mengurangi kadar air dan NaCl agar impor bisa dilakukan serta mendapat legitimasi DPR maupun publik luas.

Ada banyak alasan pemerintah ungkapkan kepada petani garam Indonesia, agar bisa meyakinkan bahwa impor garam itu sangat urgent sekali. Padahal tidak semestinya melakukan impor garam. Masih banyak cara lain untuk mengatasi krisis garam nasional yang tengah terjadi saat ini.

Polemik garam dari tahun ke tahun kian menantang. Pemerintah belum memiliki komitmen untuk fokus pada peningkatan kapasitas produksi garam nasional. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, adalah pertama, mengapa harus impor? pertanyaan ini tergantung sikap pejabat negara dan kadar nasionalisme apabila memenuhi kebutuhan rakyat dengan impor maka kebanggaan kita terhadap garam nasional dipastikan tidak ada. Pola importir garam ini merupakan sistem yang sudah lama digeluti oleh para kartel asing yang bekerjasama dengan pejabat sebagai penyalurnya.

Alasan paling mendasar untuk impor adalah cuaca ekstrem yang menyebabkan kelangkaan garam. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Bukan karena cuaca namun keterbatasan regulasi kontrol pemerintah yang tegas terhadap para kartel pebisnis garam yang selama periode 4 bulan ini mereka menampung dan menumpuknya.

Dengan mudahnya, menyalahkan alam karena matahari kurang sahabat dan hujan. Hal ini bukanlah suatu alasan yang tepat bagi pemerintah menyalahkan alam. Seharusnya pemerintah, perbaiki pola distribusi garam baik di tingkat petani maupun pasar. Pola distribusi ini yang sering membuat krisis garam karena pemerintah sendiri yang membuat kebijakan harus impor garam.

Kedua, Infrastruktur pengelolaan garam nasional belum memadai. Dari sejak 1942 hingga 2022 ini, kondisi petani garam sangat susah untuk memodernisasi alat produksi garam maupun tempat penampungan garam di petani tambak. Kalau pemerintah komitmen mengembangkan pengelolaan dan memusatkan kerja pelayanan untuk pembangunan infrastruktur garam, maka harus ada alokasi infrastruktur garam nasional yang memadai, misalnya pembangunan tempat penampungan garam, alat produksi, mesin penyedot air dan penimba air tawar.

Oleh karena itu, pemerintah fokus memperbaiki infrastruktur garam nasional, perpendek pola distribusi garam yang tidak lagi melibatkan kartel asing. Sehingga petani garam nasional bisa memiliki kemandirian yang kuat dan bertahan serta stok garam selalu tersedia.

Kegagalan garam pada 2016 hingga 2022 ini, menjadi kambing hitam yang dipersalahkan pemerintah. Kelangkaan garam di Indonesia tentu amat mencengangkan. Karena itu, pasti ada yang tidak beres atas kebijakan pengelolaan garam nasional. Krisis garam perlu diantisipasi jauh sebelumnya. Karena perlu diketahui, garam menjadi komoditas strategis yang kegunaannya sangat luas. Karena itu, industri pengguna garam telah menyumbangkan devisa setara hampir 500 kali lipat dari impor garam setara pertumbuhannya bisa lima hingga tujuh persen per tahun.

Pengguna garam itu bukan hanya disektor rumah tangga. Tetapi, industri mulai dari petrokimia, kerta, aneka pangan, farmasi dan kosmetik, hingga pertambangan minyak. Industri Chlor Alkali Plant (CAP) saja membutuhkan hingga 2,4 juta ton per tahun. Total kebutuhan garam secara nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Tahun 2022 diprediksi 5juta ton lebuh. Padahal menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 – 2022, produksi garam nasional tidak sampai 1,5 juta ton. Karena itu, Indonesia masih harus mengimpor garam dengan nilai sekitar USD100 juta pada 2022. Dengan bahan baku tersebut industri pengguna garam mengekspor setara dengan USD 50,2 miliar tahun 2022.

Data kebutuhan diatas, alasan industri – industri menekan pemerintah untuk lakukan impor. Hal ini tergantung pemerintah? kalau memiliki nasional yang kuat. Industri ini akan menyerah pada regulasi pemerintah. Penggunaan garam dalam negeri bisa dimaksimalkan. Kalau pemerintah berkomitmen menaikkan kadar garam industri itu setidaknya harus punya kadar kemurnian 97 persen. Maka garam nasional bisa terserap maksimal.

Kebutuhan garam tahun 2022 relatif sama dengan kebutuhan 2021, 2020, 2019. Kebutuhan industri chlor alkali plant (CAP) sebesar 2,5 juta ton. Selain itu industri aneka pangan 650.000 ton, konsumsi 650.000 ton, dan industri lainnya 500.000 ton. Selain impor, industri juga kembali menyerap garam produksi lokal. Targetnya pada tahun 2022 penyerapan garam lokal sebanyak 1,1 juta ton. Target serapan tahun 2021 sebanyak 1,2 juta ton realisasi sekitar 763.000 ton atau sekitar 63%. Pada tahun 2021 produksi garam lokal sebesar 850.000 ton.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) impor garam tahun 2021 periode Januari – November sebesar 2,35 juta ton. Angka tersebut naik sedikit dari periode yang sama tahun 2020 sebesar 2,29 juta ton sedangkan tahun 2022 naik kebutuhannya sekitar 3juta ton. Pemerintah harus bekerja keras, untuk peningkatan produksi, lahan – lahan petani garam harus disiapkan agar dapat menyediakan kebutuhan produksi. Data per tahun 2022 masih diatas 30 ribu hektare, dari sebelumnya di kisaran 25 ribu hektare. Selain itu, juga harus perbaiki metode produksi sehingga garam yang bisa lebih banyak dan kadarnya diterima industri supaya tak ada lagi alasan impor.

Spirit nasional harus hadir ditengah petani garam, pemerintah jadikan garam sebagai sokoguru agar garam tidak lagi dilakukan secara tradisional pola produksinya. Pada tahun 2022 produksi garam metode tradisional bisa menghasilkan garam sekitar 50-60 ton per hektare per tahun. Kalau metode intensif, perkirakan produksi capai 100-150 ton per hektare per tahun. Kalau pemerintah usaha memakai sistem intensif, maka Indonesia bisa swasembada garam.

Tantangan teknologi memang menjadi nyata untuk merekayasa kadar garam. Pemerintah perlu galakan program industrialisasi secara intensif. Jangan jadikan garam nasional hanya sala satu kebutuhan pangan. Namun, garam harus diolah dan dikonversikan sehingga bisa menjadi alat diplomasi negara kepada dunia. Kalau bicara bahan baku seperti batubara, besi, alumnium termasuk barang langka. Tetapi, inovasi membuat sepeda motor listrik bisa dilakukan rekayasa. Mengapa garam tak bisa?.

Padahal bahan baku yang ada sangat berlimpah. Apa salahnya, pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam menasionalisasi dan gerakan industrialisasi garam sehingga masa depan Indonesia bisa gemilang. Lagi pula, garam bisa menjadi alat negosiasi perdagangan dunia. Peran Indonesia sebagai presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia. Tentu harus menyamakan prinsip nasionalisme bahwa garam sebagai pemasok pangan masyarakat dunia.

Karena perlu pertimbangan matang bagi Indonesia yang selama ini membuat garam terkanalisasi dan nirjustice bagi petani garam Indonesia. Bayangkan saja, alokasi impor yang telah direalisasikan oleh importir garam industri per 28 September 2021 telah mencapai 1,8 juta ton atau sekitar 60% dari total alokasi yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar 3.077.901 ton. Di periode yang sama, Industri Chlor Alkali Plan (CAP) menjadi pengguna terbesar garam impor yakni sebanyak 1.448.073 ton. Kemudian disusul oleh industri aneka pangan sebanyak 379.468 ton dan industri farmasi dan kosmetik sebanyak 2.909 ton. Di sisi lain, industri pengeboran minyak belum menyerap alokasi impor garam. Realisasi impor garam masih akan terus berjalan hingga akhir tahun 2021.

Sementara untuk proyeksi impor garam di tahun 2022 mengalami kenaikan permintaan tanpa pertimbangkan stok garam nasional Indonesia. Sementara negara – negara penghasil garam terbesar di dunia seperti Tiongkok dengan jumlah produksi sebanyak 64 juta metrik ton atau menyumbang 22,07% dari total produksi garam dunia. Amerika Serikat dengan produksi sebesar 40 juta metrik ton. Produksi garam di India sebanyak 29 juta metrik ton. Kemudian, produksi garam di Jerman dan Australia masing-masing sebesar 15 juta metrik ton dan 12 juta metrik ton. Negara – negara tersebut, jadikan Indonesia sebagai tempat menjual garam.

Ekspor garam Australia dan India telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi permintaan yang besar dari Tiongkok. Laporan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022) menyebutkan, produksi garam pada 2021 – 2022 meningkat 602,2 % menjadi 5,3 juta ton. Begitu juga pada 2017-2018 meningkat masing-masing sebesar 561,3% dan 144,7% menjadi 1,1 juta dan 2,7 juta ton. Penurunan terbesar produksi garam nasional terjadi pada 2016, yaitu mencapai 93,23% dari 2,5 juta ton menjadi 168 ribu ton.

Sementara itu, kebutuhan garam setiap tahun selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan industri. Situs resmi Informasi Pangan Jakarta mencatat, harga rata-rata garam pada 20 Januari 2022 naik jadi Rp3.272 per 250 gram, dimana harga tertinggi adalah Rp6.000 per 250 gram dan terendah Rp2.000 per 250 gram.

Harga garam besutan Australia hanya senilai US$ 30 per ton atau sekitar Rp 450 per kilogram (Kg). Sedangkan harga pokok produksi petambak garam di Madura telah mencapai Rp 775 per Kg, menyentuh Rp 900 per Kg dengan biaya logistik, dan hingga Rp 1.4 juta. Jika melalui proses pemurnian, tidak semua garam dapat diserap oleh industri karena alasan spesifikasi terendah yang dapat diterima olah industri memiliki kemurnian NaCl setidaknya 94%. Apa terus terusan alasan kayak begini pemerintah?.

Program Rumah Prisma belum sejalan dengan semangat nasionalisme garam. Maka penting, peningkatan produktivitas pergaraman untuk percapatan kemandirian garam nasional sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, meliputi garam konsumsi dan garam kebutuhan industri.[]