Tanpa mendengarkan aspirasi rakyat di Tanah Papua, untuk menyelesaikan terlebih dahulu akar masalah konflik "intervensi militer yang dibungkus kepentingan monopoli sumber daya alam, praktek neo-kolonoialisme 4.0 dengan intervensi ijin ijin monopolistik ala Jakarta yang diberikan kepada Korporasi Nasional dengan beking para penguasa - elit politik", pemerintah pusat mendorong gerakan untuk memutuskan, memisahkan, bangsa Ras Melanesia, menjadi wilayah wilayah ala karesidenan kecil "mirip seperti pemisahan Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Jogjakarta oleh belanda" untuk melemahkan perjuangan rakyat Ras Melanesia Tanah Papua, melalui keputusan Sentralistik Pemekaran Provinsi Papua, dan dengan tujuan memudahkan jalan, bagi bagi jatah kaplingan lahan tambang, perkebunan, dan lahan olahan kayu hutan tropis terbesar di Tanah Papua..

Rakyat di Tanah Papua, sejatinya tidak membutuhkan pemekaran Provinsi Papua, melainkan membutuhkan perlindungan terhadap keberlangsungan wilayah wilayah adat (unity, persatuan, kearifan lokal, hidup bersahaja, terlepas dari rasa takut, tidak di bunuh, dapat melakukan pelayanan gereja secara damai dan aman) yang tidak dikooptasi untuk sekedar melayani kepentingan invetasi dan implikasi militeristik yang ikut serta di dalamnya..

Kedua: Tanah Papua menghadapi revisi UU otsus Papua dengan niat Pemerintah Pusat yang setengah hati (banyak aspirasi yang tidak terakomodir dalam revisi Otsus)