Lebih lanjut, aktivis nasional asal Sultra itu menerangkan, larangan untuk melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) telah jelas ditegaskan dalam beberapa undang-undang. Diantaranya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Aturannya jelas, sehingga jika pelanggarannya juga jelas, maka tidak ada alasan untuk tidak dilakukan penindakan menurut saya”. Pungkasnya

“Perusahaan wajib mengantongi IPPKH atau yang sekarang disebut PPKH sebelum melakukan kegiatan didalam Kawasan Hutan, bagi yang melanggar ada ketentuan pidana dan itu yang harus ditegakkan oleh Gakkum KLHK kepada PT. Antam”. Terang Hendro