JALURINFO.COM, JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Gowa terus berkomitmen meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Salah satunya melalui percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai bentuk komitmennya, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan meminta seluruh SKPD, dan camat agar segera mungkin melakukan percepataan pengadaan. Utamanya yang bersifat fisik dengan sebelumnya melakukan identifikasi, dan wajib dimasukkan dalam e-Katalog agar mengurangi proses-proses tender yang memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Baca juga: Danny Pomanto Jajal Kapal Terbaru INS Francesco Morosini

Baca juga: Lewat Bimtek, Diskominfo Kota Makassar Optimalkan PPID Pelaksana

"Saat ini sudah 40 persen pemerintah daerah di Indonesia yang beralih dari tender konvensional ke e-Katalog. e-Katalog dapat memangkas proses-proses administrasi  berjalannya suatu program dan tidak ada yang namanya proses tender. Sehingga yang tadinya memakan waktu sampai lima bulan kini bisa dipangkas minimal tujuh hari," ungkapnya.
Adnan menyebutkan, masih banyak masyarakat Kabupaten Gowa yang bergantung pada APBD untuk peningkatan ekonominya. Sehingga sangat penting mendorong bagaimana proses percepatan penyerapan anggaran bisa dilakukan, tujuannya agar bisa segera dikucurkan ke masyarakat. Misalnya pada pelaku-pelaku UMKM dan lainnya.

Baca juga: Buka Monev PPID, Sekda Gowa Harap Hasilkan Langkah Konkret Peningkatan Pelayanan Publik

Baca juga: Wali Kota Makassar Hadiri Gala Dinner Puncak Syukuran HUT Ke 23 APEKSI di Palembang

"60 persen lebih masyarakat kita masih sangat bergantung pada APBD. Jadi jika ada program yang berjalan, maka itu terjadi akselarasi ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat juga," tegasnya.

Olehnya ia meminta agar dalam satu minggu kedepan seluruh kegiatan fisik yang berada dalam lingkup Pemkab Gowa wajib dimasukkan dalam e-Katalog. Sehingga paling lambat Februari 2022 mendatang beberapa kegiatan fisik sudah dapat berjalan.

Baca juga: Bupati Budiman Paparkan Pelaksanaan KLA Lutim pada Verifikasi Lapangan Secara Hybrid

Baca juga: Pemkab Lutim Rapat Pembahasan Kesepakatan Kerjasama dengan AKMET Bandung

"Jadi jika ingin pertumbuhan ekonomi di Gowa bagus, akselarasi ekonomi juga bagus, maka harus dilakukan stimulan melalui APBD yang akan dikucurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika terjadi perlambatan penyerapan maka otomatis terjadi pula perlambatan akselarasi ekonomi di masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, tak hanya mendorong percepatan pengadaan fisik yang terdaftar dalam e-Katalog. Pemerintah Kabupaten Gowa juga terus berupaya meningkatkan pembelanjaan produk dalam negeri agar perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM meningkat.

Terbukti Kabupaten Gowa berada pada urutan ketiga pemerintah kabupaten se-Indonesia atas capaian pembelanjaan produk dalam negeri melalui e-Katalog atau dengan nominal transaksi sekitar Rp76,3 miliar per 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui website lpse.lkpp.go.id

"Alhamdulillah Gowa berada pada urutan ketiga tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Hal ini karena kita terus mendorong UMKM kita terdaftar dalam toko daring yang disediakan agar seluruh pembelian makan, minum dan pengadaan lainnya di lingkup pemerintah daerah bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut," tambahnya.

Ia berharap, melalui berbagai cara atau upaya tersebut seluruh program bisa berjalan sesuai target dan berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat. (NH)