JALURINFO.COM, JAKARTA- Di hadapan anggota DPRD Sumatera Barat dalam kegiatan Semiloka, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan dari 1.389 kasus korupsi yang ditangani KPK, 300 lebih yang terjerat adalah anggota DPRD, 22 di antaranya adalah kepala daerah.

Tidak hanya kalangan penyelenggara pemerintahan, namun juga pihak swasta. Ada banyak hal yang membuat anggota DPRD lebih banyak terjerat korupsi," katanya di Padang, Senin 20 Juni 2022.

Menurut berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak korupsi yang menjadi perhatian, dari seribu lebih kasus yang ditangani KPK. Suap dan Gratifikasi merupakan yang tertinggi, dalam jenis kriminal tersebut.

Dikatakannya kamar legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya bersih dari praktik korupsi, sehingga upaya mewujudkan cita-cita bangsa bisa terlaksana dengan baik.