JALURINFO.COM, KABUPATEN ENREKANG- Ditengah kapasitas fiskal yang terbatas, dibutuhkan investasi sebagai daya ungkit untuk gerak pembangunan di daerah. Salah satu program prioritas yakni penyehatan fiskal daerah.

Untuk itu Pemerintah kabupaten Enrekang yang saat ini menyiapkan 10 program prioritas antaranya penyehatan fiskal, harus berani membuat terobosan menghilangkan berbagai hambatan yang tak produktif.

Baca juga: Peduli Sesama, Korpri dan DWP Lutim Anjangsana ke LKSA

Baca juga: Bupati dan Wakil Bupati Lutim ikut Rakor FKUB Sekaligus Deklarasi Pemilu Damai 2024

"Poinnya program ini penataan alokasi belanja ,intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan dana bagi hasil pajak dan non pajak juga peningkatan akses pendapatan daerah dan sumber tranfer fiskal (dana perimbangan)," kata Bupati Enrekang Dr.H.Baba,SE. MM (9/11/23).
Lalu Program terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif sehingga akan menghemat anggaran. Namun tetap membangun prioritas pada terselenggaranya Standar pelayanan Minimal (SPM).

Baca juga: Lomba Nyanyi Solo Ramaikan HUT KORPRI Ke 52 Tingkat Kabupaten Luwu Timur

Baca juga: Ranperda APBD TA. 2024 Enrekang Ditetapkan Sekira 1,42 Trilyun

Kemudian kata Bupati Enrekang, adanya prioritas penataan kota seperti pembangunan Drainase dan penataan perkotaan, rencananya lebih dioptimalkan pada Saluran drainase agar lingkungan bersih , pertamanan kota sehingga pekotaan lebih sehat dan tercipta lingkungan aman.

Untuk program lainnya, memfasilitasi dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Serentak pada 2024.

Baca juga: Pemkab Lutim Gelar Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahap II Tahun 2023

Baca juga: Pimpin Upacara HUT KORPRI, Hari Guru, PGRI dan HKN, Budiman Sampaikan Capaian Pembangunan Lutim

Stabilitas Politik dan Keamanan harus dijaga, sebagai prasyarat kondisional suatu kondisi menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, termasuk pelaksanaan Pemilu.

“Kita juga akan memastikan ketersediaan anggaran, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu, serta mendorong peningkatan partisipasi Pemilih pada agenda politik tersebut," ungkapnya.(mas)