Jalurinfo.com, media siber nasional terverifikasi Dewan Pers dengan No. Reg: 827/DP-Verifikasi/K/XI/2021

Apa yang terjadi jika Putin menyatakan perang secara resmi atas Ukraina?

Internasional | 2022-05-07

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Pasukan Rusia menggelar gladi bersih menjelang Hari Kemenangan - yang menurut laporan-laporan - kemungkinan akan digunakan untuk menyatakan perang secara resmi terhadap Ukraina.
Choose Language!

Klik tautan ini untuk kembali ke hal 1

Di Amerika Serikat, para pejabat juga menyampaikan penilaian serupa. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pekan ini mengatakan "akan menjadi ironi besar jika Moskow menggunakan acara 'Hari Kemenangan' untuk menyatakan perang - yang akan memungkinkannya mengerahkan wajib militer yang pada tahap sekarang tidak dimungkinkan."

CNN mengutip sejumlah nara sumber yang mengatakan Putin mungkin akan menggunakan Hari Kemenangan sebagai kesempatan menyatakan pencapaiannya di Ukraina atau menyatakan eskalasi aksi militer, atau keduanya.

Namun, dilaporkan skenario yang paling mungkin adalah deklarasi perang.

Dikatakan pernyataan perang secara resmi dapat mendongkrak dukungan publik terhadap aksi militer di Ukraina dan juga memungkinkan pemerintah menyatakan mobilisasi pasukan yang sangat diperlukan Rusia saat ini.

Kremlin: 'Tak masuk akal'

Menanggapi laporan-laporan tentang kemungkinan pengumuman, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Rabu (04/05), "Tidak benar. Tidak masuk akal."

Pada tanggal 20 Februari, tiga hari sebelum aksi yang dinamakan operasi militer khusus dimulai, Peskov mengatakan laporan-laporan tentang rencana invasi ke Ukraina oleh pasukan Rusia merupakan provokasi dan dimaksudkan untuk menghasut histeria.

"Ingat sepanjang sejarahnya, Rusia tidak pernah menyerang siapapun. Dan Rusia, yang telah melewati begitu banyak perang, adalah bahkan negara terakhir di Eropa yang mau mengucapkan kata 'perang'."

Presiden Putin belum secara resmi menyatakan perang terhadap Ukraina. Paus Franciskus mengatakan Perdana Menteri Hungaria Victor Orban memberikan info kepadanya dalam pertemuan pada tanggal 21 April bahwa pemerintah Rusia merencanakan untuk mengakhiri aksi militer pada tanggal 9 Mei.

Pada awal Maret, Putin mengatakan tidak ada tempat untuk memberlakukan undang-undang perang atau atau hukum darurat lain karena langkah itu hanya akan dilakukan jika ada penyerbuan dari luar.

Tindakan-tindakan yang diartikan sebagi agresi asing, menurut Konstitusi Rusia:

-Invasi terhadap Federasi Rusia oleh militer negara lain, pendudukan militer, pencaplokan wilayah atau bagian dari wilayah

-Penggunaan senjata terhadap Rusia

-Blokade pelabuhan dan wilayah pesisir

-Serangan pasukan asing terhadap pasukan Rusia, di manapun pasukan Rusia dikerahkan

-Mengizinkan negara lain menggunakan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap Rusia

-Mengirimkan kelompok-kelompok senjata dari negara asing, tentara tak reguler atau tentara bayaran yang dapat digunakan untuk menyerang Rusia. 'Keadaan perang ' dan hukum darurat perang

Hukum darurat perang juga dapat diberlakukan setelah Rusia menyatakan perang. Prosedur ini tidak dirinci dalam undang-undang, tetapi terdapat sejumlah keadaan yang mendorong pernyataan perang.

Perang pada dasarnya akan melibatkan pemberlakuan hukum keadaan perang, meskipun dari sisi hukum hal itu berbeda. "Keadaan perang" merujuk pada hubungan lintas negara" sementara "hukum darurat perang" merupakan sistem hukum di dalam suatu negara.

Hukum internasional

Konsep pernyataan perang dicakup dalam hukum internasional law.

Dalam konvensi tentang memulai aksi militer, yang disepakati di Den Hag pada 1907, disebutkan aksi militer tidak boleh dilancarkan tanpa peringatan sebelumnya dan tidak ambigu. Peringatan itu disampaikan dengan menyatakan motif perang atau ultimatum ancaman perang.

Sesudah itu, suatu negara beralih ke keadaan perang.

Rusia ingatkan ancaman perang nuklir bila konflik Ukraina memburuk Ibu pelaut kapal perang Moskva yang tenggelam - 'Di mana saya bisa mencarinya?' Payung hukum darurat perang di Rusia diatur dalam sejumlah produk hukum - undang-undang darurat perang, pertahanan, mobilisasi, tugas militer dan wajib militer.

Peraturan itu mencakup hampir semua aspek negara- kehidupan publik, pihak berwenang, ekonomi, bisnis, media massa, kontrol politik dan lain-lain.

Hukum darurat perang memberikan wewenang lebih besar untuk mencegah protes.

Wewenang lebih besar

Presiden dan pemerintah diberi wewenang eksekutif lebih besar.

Partai politik bisa dilarang, pertemuan dilarang dan diberlakukan penyensoran. Pergerakan warga dibatasi, termasuk larangan pergi ke luar negeri atau berpindah rumah.

Jam malam bisa diberlakukan, properti penduduk dapat disita sewaktu-waktu untuk keperluan militer.

Mobilisasi

Berdasarkan hukum darurat perang, pemerintah dapat menyatakan mobilisasi. Bisa saja secara penuh atau tidak, dan mungkin saja hanya diberlakukan di sebagian wilayah dan bukan mencakup seluruhnya.

Mobilisasi tidak secara otomatis terjadi jika hukum darurat perang diberlakukan. Darurat perang bisa diberlakukan tanpa atau dengan mobilisasi.

Mobilisasi tidak hanya berlaku bagi warga yang diminta bergabung dengan militer. Mobilisasi juga berlaku bagi pemerintah, industri dan seluruh perekonomian.

BERITA VIDEO POPULER

BERITA TERKINI:

Breaking News : Tjahjo Kumolo Tutup Usia

Breaking News : Tjahjo Kumolo Tutup Usia

Viewnum 494
4 jam yang lalu

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020