

Warga TIR Trans Tuntut Pembentukan Pansus Konflik Agraria Tambak Sari Sumbawa Barat
Sosial | 2022-03-14

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JALURINFO.COM, Maros-
Pengurus Komunitas Warga TIR Transmigrasi Seteluk - Tambak Sari sedang berjuang untuk mendapat hak - hak Lahan Usaha yang dikemplang oleh perusahaan Bumi Harapan Jaya (BHJ) sejak tahun 2012 hingga sekarang ini.
"Hasil mediasi yang dilakukan DPRD Prov. NTB pada 7 Maret 2022 pukul 14.00 bahwa DPRD Prov. NTB berkomitmen membentuk Pansus konflik agraria pertambakan pesisir dan/atau bentuk Team Pencari Fakta (TPF). Tujuannya agar perjelas masalah. Karena dianggap perusahaan semula PT. SAJ dua tahun sebelum investasinya beroperasi sudah mengambil hutang miliaran rupiah atas nama masyarakat Warga TIR Trans." Kata Rustam ketua Komunitas Warga TIR Trans Seteluk Tambak Sari Kabupaten Sumbawa Barat pada Sabtu 12 Maret 2022
"Kalau dalam waktu beberapa bulan kedepan tidak bisa selesai masalah ini. Maka warga TIR Trans sudah siap sedia menduduki Lahan Usaha," ungkap A Rahman pemilik Lahan Usaha yang diambil oleh PT. BHJ hingga sekarang ini.
Sementara perusahaan PT. Bumi Harapan Jaya di duga satu holding dengan PT. SAJ dan Bank Harfa. Jadi masyarakat menduga PT. BHJ hanya bersifat mengganti nama dari PT. SAJ.
"Masyarakat berharap kepada pemerintah agar segera bergerak. Jangan menunggu masyarakat bergerak rusuh. Jangan bergerak saat jatuh korban dan menimbulkan kerugian." ujar A Rahman.
Penyelsaian kasus konflik agraria ini, sudah berjalan maju dan lompatan solusi yang baik. Karena perjuangan masyarakat terus dilakukan. Tanpa kenal lelah.
Begitu juga terhadap DPRD Prov NTB agar secepatnya umumkan pembentukan TPF dan Pansus penyelsaian konflik agraria tambak sari. "kami masyarakat memberikan waktu dua bulan ini sesuai pendapat kami saat mediasi di Komisi V DPRD Prov." lanjut A. Rahman
"Kami juga akan silaturahmi dengan Bupati Sumbawa untuk mengungkap masalah ini agar ikut andil dalam penyelsaian konflik agraria ini. Karena PT. SAJ dahulu berada dibawah izin investasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa masa Yakoeb Kuswara. Jadi Pemda Sumbawa tidak lepas tangan dalam hal ini, harus ikut bertanggungjawab dalam konflik agraria ini." tutup Rustam Ketua Komunitas TIR Trans.
"Hasil mediasi yang dilakukan DPRD Prov. NTB pada 7 Maret 2022 pukul 14.00 bahwa DPRD Prov. NTB berkomitmen membentuk Pansus konflik agraria pertambakan pesisir dan/atau bentuk Team Pencari Fakta (TPF). Tujuannya agar perjelas masalah. Karena dianggap perusahaan semula PT. SAJ dua tahun sebelum investasinya beroperasi sudah mengambil hutang miliaran rupiah atas nama masyarakat Warga TIR Trans." Kata Rustam ketua Komunitas Warga TIR Trans Seteluk Tambak Sari Kabupaten Sumbawa Barat pada Sabtu 12 Maret 2022
Baca juga: PT WP Salur Sejumlah Bantuan Kepada Beberapa Desa Lingkar Tambang di Obi.
Baca juga: Jelang Idul Fitri, PT WP Salur Sejumlah Bantuan Ke Warga Lingkar Tambang di Obi. 100 Juta Untuk Masjid
Warga Masyarakat TIR trans juga meminta kepada Bupati Sumbawa, Bupati Sumbawa Barat dan Gubernur NTB agar dapat fasilitasi konflik agraria karena sangat penting kedepan untuk segera selesaikan persoalan agraria ini.
Baca juga: Selain Minta Copot Kadis Disperindag, Pedagang Pasar Sentral Enrekang Desak Oknum DPRD Tak Menguasai Kios Pedagang
Baca juga: Pj Bupati Bombana Burhanudin Viral Karena Istri Pamer Harta
Sementara hasil pertemuan dengan Bupati Sumbawa Barat pada 10 Maret 2022 sudah jelas alur penyelesaian. Terlebih dahulu butuh peran Pemprov NTB terutama Disnakertrans Kab maupun Provinsi. Peran Pemprov harus mediasi dengan KPKNL Bima untuk mengungkap kejanggalan dalam lelang Lahan Usaha yang dimenangkan oleh PT. Bumi Harapan Jaya.Sementara perusahaan PT. Bumi Harapan Jaya di duga satu holding dengan PT. SAJ dan Bank Harfa. Jadi masyarakat menduga PT. BHJ hanya bersifat mengganti nama dari PT. SAJ.
Baca juga: Laka Lantas Jadi Curhatan Warga Desa Larobende Di Jumat Curhat Polres Konawe Utara
Baca juga: Janji AKP Fitrayadi di Awal Ramadan, Siap Dicopot dan Dilaporkan ke Kapolda Sultra
"Masyarakat berharap kepada pemerintah agar segera bergerak. Jangan menunggu masyarakat bergerak rusuh. Jangan bergerak saat jatuh korban dan menimbulkan kerugian." ujar A Rahman.
Penyelsaian kasus konflik agraria ini, sudah berjalan maju dan lompatan solusi yang baik. Karena perjuangan masyarakat terus dilakukan. Tanpa kenal lelah.
Begitu juga terhadap DPRD Prov NTB agar secepatnya umumkan pembentukan TPF dan Pansus penyelsaian konflik agraria tambak sari. "kami masyarakat memberikan waktu dua bulan ini sesuai pendapat kami saat mediasi di Komisi V DPRD Prov." lanjut A. Rahman
"Kami juga akan silaturahmi dengan Bupati Sumbawa untuk mengungkap masalah ini agar ikut andil dalam penyelsaian konflik agraria ini. Karena PT. SAJ dahulu berada dibawah izin investasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa masa Yakoeb Kuswara. Jadi Pemda Sumbawa tidak lepas tangan dalam hal ini, harus ikut bertanggungjawab dalam konflik agraria ini." tutup Rustam Ketua Komunitas TIR Trans.
TOPIK TERKAIT:
-
Bobot Kegiatan Pemuda di Perkampungan Halmahera Selatan
-
Hanya di Takalar 2 Pejabat Digaji untuk 1 Jabatan, Pangkat 3c Pimpin 4a,? PJ Bupati Belum Respon
-
Anggota Komisi III DPRD Halsel, Minta Bupati Hi. Usman Sidik Evaluasi Kepala Disnakertans
-
Resmi dibuka MTQ ke- 52 dan FSQ ke- 37 Labuhanbatu
-
Kegiatan MTQ dan Festival Seni Qasidah Labuhanbatu Resmi Dibuka
-
Mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Layak Anak (KLA) Tahun 2023
-
Pernikahan dan Budaya "Saro-saro" di Halmahera Selatan
-
Soal Rumah Kena Pitung Beliung, PJ Bupati Takalar Bilang Begini
-
Rumah Kena Puting Beliung di Desa Biring Kassi Galut Takalar, Belum Tersentuh
JALURINFO VIDEO NEWS

Dragon's Breath Flight Line di pulau pribadi Royal Caribbean di Haiti

Shiraz, Masjid Nasir al-Mulk

Suasana Kepanikan Pengunjung Mall Trans Studio Makassar saat Kebakaran

Breaking News: Mall Trans Studio Makassar Terbakar

Keindahan dan Keunikan di Air Terjun Tertinggi di Dunia di Venezuela



JALURINFO TV NETWORK
BERITA TERKINI:
Kapolres Enrekang Galang Soliditas Personil Bersama TNI DIM 1419 Dan Awak Media Lewat Olahraga
Viewnum 388
1 hari yang lalu
Sosialisasi Advokasi Hukum Anggota Polri Disiapkan Sie Hukum Polres Enrekang
Viewnum 437
1 hari yang lalu
Bunda PAUD Lutim Hadiri Puncak Bulan Pendidikan Merdeka Belajar Tahun 2023 Di Makassar
Viewnum 500
1 hari yang lalu
Pelayanan Poliklinik Mata RSUD I Lagaligo Lutim Gunakan Peralatan Canggih
Viewnum 395
1 hari yang lalu
Dorong Maksimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Diskominfo-SP Gowa-USAID Erat Tingkatkan Kapasitas Pejabat PPID
Viewnum 461
1 hari yang lalu
Menteri Industri dan Dubes Inggris Terkesan dengan Operasi PT Vale di Sorowako
Viewnum 377
2 hari yang lalu
Sekda Gowa Motivasi 350 Pelaku UMKM Hingga Serahkan Santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan
Viewnum 498
2 hari yang lalu
TERPOPULER HARI INI

Kenapa Nabi Isa Dipilih untuk Membunuh Dajjal?
ViewNum 1067 kali

Gelar Rakor Pasca Supervisi, Priska Evaluasi 10 Program PKK 18 Kecamatan
ViewNum 1236 kali

Kunjungi Bulukumba, Kapolda Sulsel Minta Polres Perkuat Sinergitas
ViewNum 1167 kali

GASWO FC Juara Turnamen Balantang Cup VI Tahun 2023
ViewNum 1113 kali

Kapolda Kunjungi Bulukumba, Andi Utta Bicara Budaya hingga Kriminalitas
ViewNum 1081 kali

Para Pedagang Pasar Sentral Minta Tanggung Jawab DPRD Kabupaten Enrekang
ViewNum 1274 kali
