JALURINFO.COM, Maros- Utang pemerintah di era Presiden Jokowi terus mengalami kenaikan.

Sebelum menjadi Presiden RI, Tim Kampanye Jokowi sendiri kerap melontarkan wacana untuk mengurangi jumlah utang pemerintah.

Baca juga: Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister

Baca juga: Elaktabilitas Ganjar Kalah dari Prabowo, Puan: Jadi Tantangan

Namun, utang pemerintah justru terus mengalami kenaikan.
Bahkan dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, pemerintah sudah mencetak utang baru sebesar Rp 4.016 triliun.

Baca juga: Hasil Polling: 80,3% Pembaca Tidak Percaya Hasil Survei Pilpres

Baca juga: Aliran Dana Korupsi BTS 4G Masuk ke 3 Partai Politik, Mahfud MD Langsung Lapor ke Presiden Jokowi

Utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membengkak, menembus angka lebih dari Rp 7.000 triliun.

Berdasarkan informasi di laman APBN KiTa Kementerian Keuangan terbaru atau per 28 Februari 2022, utang pemerintah sudah menembus Rp 7.014,58 triliun.

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, tapi Investor dan Swasta

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Versi LSI Denny JA Turun, Kalah dari Prabowo, PDIP Meradang

Utang tersebut meningkat tajam apabila dibandingkan posisi utang pemerintah pada sebulan sebelumnya atau per 31 Januari 2022 yakni Rp 6.919,15 triliun.

Dengan demikian, dalam rentan waktu sebulan, utang negara bertambah sebesar Rp 95,43 triliun.

Kemudian, utang pemerintah juga mencatatkan rekor baru, menembus level di atas Rp 7.000 triliun.

Artinya, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami kenaikan.

Pada akhir Januari 2022, rasio utang terhadap PDB adalah 39,63 persen, sementara di akhir Februari meningkat menjadi 40,17 persen.

Saat ini, Rasio utang Indonesia terhadap PDB berada di kisaran 40 persen yang diklaim pemerintah masih dalam batas wajar dan aman.

Utang pemerintah Indonesia paling besar bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan rincian SBN domestik yakni sebesar Rp 4.901,66 triliun dan SBN dalam bentuk valutas asing (valas) Rp 1.262,53 triliun.

Utang lainnya bersumber dari pinjaman sebesar Rp 850 triliun, yakni pinjaman dalam negeri sebesar Rp 13,27 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 837,11 triliun.

Rinciannya, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp 294,36 triliun, pinjaman multilateral Rp 499,09 triliun, dan commercial banks Rp 43,66 triliun.

Berikut rincian utang pemerintah Jokowi dari tahun ke tahun:

Total utang pemerintah tahun 2014: Rp 2.608,78 triliun

Total utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun

Total utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun

Total utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun

Total utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun

Total utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun

Total utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun

Total utang pemerintah per Februari 2022: Rp 7.014,58 triliun.

Sumber: Tribun Solo