Tak Hanya Mobil, Pertalite Juga Tidak Bisa Dipakai Roda 2 Jenis Ini

Nasional | 2022-06-30

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Ilustrasi
JALURINFO.COM, Maros- Ada roda dua begini daftar kendaraan yang tidak boleh diisi BBM jenis Pertalite. Kendaraan itu tidak hanya roda empat namun ada juga dari golongan kendaraan roda dua.

Wacana sementara pembatasan konsumsi Pertalite akan diukur dari kapasitas mesin kendaraan.

Baca juga: Tingkatkan Keamanan dan Pengalaman Pelanggan, Operator Telekomunikasi Indonesia Hadirkan Tiga Layanan API GSMA Open Gateway Initiative

Baca juga: Buktikan Kinerja Positif Pascamerger, Indosat Ooredoo Hutchison Raih Dua Penghargaan di Ajang Asian Management Excellence Awards

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih melakukan kajian mengenai rencana pembatasan pembelian Pertalite.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengungkapkan, kajian dilakukan pada kendaraan di atas 2.000 cc.

Baca juga: Evaluasi Triwulan I Kinerja Pj. Bupati Enrekang Dr H.Baba,SE.MM Mulai Dinilai Irjen Kemendagri

Baca juga: Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama

"Sementara hasil kajiannya begitu (untuk kendaraan di atas 2.000 cc)," kata Saleh, Senin (27/6/2022). Sementara untuk kendaraan roda dua, kajian dilakukan untuk sepeda motor di atas 250 cc.

Di sisi lain, PT Pertamina kini telah memulai untuk ujicoba program pengaturan distribusi Pertalite.

Baca juga: Ini Pesan Ketua UMUM, Wilianto Tanta Kepada Anggota PSMTI Jelang Pileg dan Pilpres

Baca juga: Indosat Ooredoo Hutchison Layani Puncak Lonjakan Trafik Data 8,9% di Momen Tahun Baru 2024


Salah satunya dengan mendorong masyarakat mendaftarkan diri melalui aplikasi MyPertamina.

Saleh menilai, ujicoba ini memang perlu dilakukan.

Salah satunya yakni demi menjamin implementasi pembatasan pembelian Pertalite saat aturan resmi berlaku.

Sebelumnya, BPH Migas menargetkan aturan pembelian Pertalite ini dapat mulai diterapkan pada Agustus 2022.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, saat ini revisi ketentuan tersebut masih berproses.

Sebagai informasi, dalam upaya memperbaiki penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, pemerintah bakal merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Sebenarnya kami punya target dari BPH sendiri, kami ingin itu dimulai Agustus atau paling lambat September itu sudah bisa diberlakukan tapi tentu saja kewenangan itu bukan di kami karena itu perpres," kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI, Kamis (23/6/2022).

Menurut Erika, poin-poin usulan untuk merevisi Perpres tersebut telah disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Presiden Joko Widodo.

BPH Migas masih menanti undangan untuk pembahasan lebih lanjut.

Salah satu poin yang bakal dibahas dalam pembahasan tersebut yakni dampak khususnya untuk aspek sosial jika kebijakan baru tersebut diberlakukan.

Yang jelas, dalam aturan yang baru tersebut, BPH Migas merencanakan adanya pengaturan atau identifikasi ulang untuk konsumen pengguna jenis BBM tertentu solar.

Selain itu, juga akan diatur ketentuan untuk konsumen pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Erika memastikan sejumlah persiapan lain juga tengah dilakukan BPH Migas.

"Kami menyiapkan aturan turunannya berupa Peraturan Kepala dan Surat Keputusan," kata Erika.

Adapun, aturan turunan tersebut berupa peraturan BPH Migas sebagai aturan pelaksanaan dan SK yang memuat ketentuan pengendalian volume BBM subsidi. (tribunnews)

BERITA TERKAIT:

BERITA TERKINI:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020