JALURINFO.COM, JAKARTA- Sejak kawasan transmigrasi mulai digarap tahun 2007 hingga kini permasalahan lahan transmigrasi di Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona Kec.Towuti Kab.Luwu Timur (Lutim) Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak perna diselesaikan secara menyeluruh.

Hal ini disampaikan Andi Pangeran Ahmad SH, penesehat hukum dari beberapa warga transmigrasi yakni M.Tahir Cs, melalui telpon Selasa (5/4/2022)

Andipa sapaan karib Andi Pangeran Ahmad, mengungkapkan dirinya kagum dengan kesadaran M Tahir Cs terhadap kewajiban kepada negara melalui pembayaran pajak. Sayangnya sudah sekian lama tidak dipernah diberi akses oleh Kepala desa untuk mengurus Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Menurut Andipa, "Lahan dikuasa M Tahir Cs yang mereka garap sejak awal 90an cukup luas, dan berdasarkan Peta yang dikeluarkan Dirjen Transmigrasi, sebagian lahan mereka masuk kawasan transmigrasi. Bagian lain yang tidak masuk itu yang mereka ingin membayar pajak atas lahan tersebut tetapi tetapi selalu mendapat jawaban beragam dari Kepala desa Libukang Mandiri.