JALURINFO.COM, Maros- Sejumlah proyek di Sulsel terancam mangkrak, atau terbengkalai. Begitu Harian Fajar memberitakan, 30/6. Penggunaan anggaran Pembangunan sangat lambat realisasinya. Kita ambil contoh saja, Proyek Kereta Api Makassar- Pare yang tahun ini dianggarkan Rp 283 M untuk penyelesaian jalur 60 Km. Ternyata realisasi nya, baru sampai Rp 81 Milyar.

Masih ada beberapa proyek yang mengalami nasib yang sama. Ada proyek pembangunan bendungan, proyek jalanan, proyek pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Rata- rata anggaran realisasinya hanya berkisar 40 persen dari anggaran yang disiapkan.

Baca juga: "Luhut Sudah Tumbang, Jokowi Bakal Segera Tumbang"

Baca juga: Sketsa-sketsa

BALAJAR DARI PASAR TANAH ABANG
Catatan: Syamsu Nur

Apa yang diberitakan Harian Fajar itu, wajar kalau timbul banyak pertanyaan. Inilah juga yang dikeluhkan Bapak Presiden Jokowi, tentang adanya daerah yang terlambat merealisasikan anggaran pembangunan. Daerah yang terlambat membelanjakan anggaran pembangunannya- pada dasarnya bisa merugikan daerah itu sendiri. Anggaran yang tidak dibelanjakan bisa saja dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ada beberapa alasan yang biasa kita dengar terlambatnya proses pembangunan di daerah. Pertama, soal sulitnya kesepakatan tentang pembebasan lahan. Kedua, kehati-hatian dalam pelaksanaan proses tender dan menjaga kemungkinan munculnya dugaan korupsi.

Baca juga: Toleransi Antara Umat Beragama: Tantangan Besar Bagi Negara Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka dalam Merawat Pluralisme dan Kebinekaan

Baca juga: MUKP Cara Hambur - Hamburkan Uang

Sebagai pejabat di daerah, sebaiknya alasan itu tidak dijadikan sebagai hambatan yang tidak punya solusi. Di sinilah pentingnya keberanian dan kreatifitas pejabat daerah. Dia perlu mencari terobosan yang kreatif dan bebas dari pelanggaran penggunaan anggaran. Bagaimanapun proses pembangunan harus jalan, apalagi anggaran telah disiapkan.

Biasanya alasan pembangunan mangkrak itu, timbul karena kesulitan anggaran. Atau bisa juga karena salah urus. Tapi yang terjadi saat ini, anggaran atau dana ada, cuma realisasi yang kurang. Ada sinyalemen, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Sulawesi Selatan. Ada muncul kebijakan di daerah lain, sengaja menyimpan dana pembangunan, untuk memperoleh bunga bank. Sinyalemen ini harus dihindari, karena kalau terjadi bisa menimbulkan dampak buruk bagi Daerah, termasuk penilaian kepada kepemimpinan daerah. Karena itu harapan banyak pihak adalah munculnya kreativitas daerah. Kemampuan mencari jalan mengatasi setiap hambatan.

Baca juga: Sketsa-sketsa
CAWE-CAWE POLITIK

Catatan : Syamsu Nur

Baca juga: Keterwakilan Tokoh Kawasan Timur

Oleh : Prof. Hasrullah

Sayang kalau dana pembangunan menjadi “siap”, dan dana pembangunan di daerah ditarik ke pusat. Maka rugi lah kita semua karena minimnya kreativitas dalam mengatasi hambatan dan permasalahan. Banyak juga daerah lain, mampu mengatasi hambatan yang terjadi, karena muncul ide kreatif dan inovasi yang tiada henti. Kita harap Sulsel, bisa bangkit melakukan terobosan. Dan semoga Sulsel bisa terhindar dari julukan “daerah gudang pembangunan mangkrak”. xxx