JALURINFO.COM, JAKARTA- Rapat Kisruh Penyegelan Kantor PWI Sulsel, PWI Pusat Keluarkan 5 Keputusan Penting Ini :

1. SK Gubernur 371/1997 yang memberikan hak kepada PWI Sulsel untuk memanfaatkan gedung milik Pemprov di Jl Pettarani 31, Makassar, hingga sekarang masih berlaku. Itu dasar hukum yang menjadi pijakan PWI Pusat turun tangan mengambil alih masalah tersebut.

2.Skema penyelesaian yang diputuskan dalam ralat tadi, PWI Pusat akan mengajukan kepada Pemprov Sulsel cq Kemendagri agar segel segera dibuka dan "trigger" atau pokok masalah yang ada diselesaikan secara terpisah. Apabila terkait dengan penyewaan beberapa ruangan kepada pihak ketiga, maka itu menjadi kewajiban pengurus PWI Sulsel menyetorkan hasil penyewaan ke kas daerah/ negara.

3. Ada beberapa versi menurut temuan BPK, entah mana jumlah yang benar klaimnya, tapi setelah diverifikasi para pihak sejumlah itulah yang disetorkan ke kas daerah/ negara.

4.Meskipun namanya Kantor PWI Sulsel dan berlokasi di Makassar, namun secara historis dan organisatoris gedung itu milik wartawan anggota PWI seluruh Indonesia. Tidak boleh lantaran keteledoran pengurus PWI Sulsel atau entah satu dua oknum pengurus ( tidak minta izin dan menyetorkan hasii penyewaan beberapa ruangan tanpa izin ) kantor PWI yang menjadi korban

5.Peristiwa ini bagi PWI Pusat sangat memperihatinkan, baru pertama kali terjadi dalam sejarah PWI yang berdiri sejak 9 Februari 1946. PWI Pusat berpegang pada prinsip hukum yang berlaku yaitu "tangan mencincang bahu memikul". Artinya hanya yang berbuat yang berkewajiban memikul tanggung jawab. PWI Pusat berpandangan perbuatab itu tidak mungkin dilakukan oleh gedung, oleh sebab itu tidak pada tempatnya gedung PWI Sulsel itu yang disegel.
(sumber: PWI Pusat/Jalurinfo NN)