JALURINFO.COM, Maros- Wali Kota Palopo Judas Amir merasa bersyukur dapat menerima kembali penghargaan Opini WTP. Penghargaan dari BPK RI ini didapatkan sudah tujuh kali berturut-turut.

Itu sejak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015 hingga 2021.

Baca juga: Danny Pomanto Paparkan Strategi Makassar yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan di Hadapan 300 Perwakilan Kota Dunia

Baca juga: Dampingi PJ Gub Sulsel, Fatmawati Rusdi Tinjau Harga Komoditas Pangan di Dua Pasar Tradisional

“Alhamdulillah, kami bersyukur mendapatkan penghargaan lagi. Ini semua berkat kerjasama jajaran pemerintahan Kota Palopo,” jelas Judas Amir, Jumat (13/5).
Ketua NasDem Palopo ini berterimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama. Terutama sekda, bagian keuangan hingga staf khusus akuntan yang mendampingi dalam pelaksanaan laporan keuangan Pemerintah Kota Pemkot.

Baca juga: Isu Dukungan Pada Bupati MB Siap Bertarung Menuju Senayan Makin Gencar

Baca juga: Wali Kota Danny Pomanto Presentasikan Pakinta dan Jampangi dalam Innovative Government Award Kemendagri 2023

“Kita punya staf khusus akuntan yang mendampingi seluruh peroses dari hari ke hari. Alhamdulillah hasilnya seperti yang kita inginkan,” paparnya.

Raihan WTP yang ke-7 kalinya tersebut merupakan penilaian BPK RI Perwakilan Sulsel terhadap Laporan Hasil Keuangan (LHP) atas LKPD TA 2021 yang disampaikan langsung Kepala BPK RI perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang di Aula Kantor perwakilan BPK RI Sulsel, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Jumat (13/5).

Baca juga: Asisten Pemerintahan dan Kesra Hadiri Sertijab Camat Wotu

Baca juga: Ada Apa di Polsek Bontomarannu, 2 kali Tolak Adum, Setelah Diterima Di-A2-kan

Kepala BPK RI perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang dalam sambutannya mengatakan penghargaan ini diberikan atas dasar penyerahan laporan keuangan seluruh kepala daerah yang dilakukan dua bulan yang lalu.

Paula Henry juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah melakukan kinerja pemeriksaan sampai yang paling terperinci. Ini merupakan sebuah ketaatan regulasi yang ditunjukkan oleh semua kepala daerah dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan.

“Dalam pelaksanaan kami tetap melaporkan apa kesalahan setiap daerah. Kesalahan atau kekurangan itu dibenahi dalam proses administrasi sehingga semua berjalan dengan baik,” paparnya.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Palopo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo Nurhaeni, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo Firmanza, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Palopo Wahyudin dan beberapa kepala OPD lainnya. (*)