JALURINFO.COM, Takalar - Dinas Pekerjaan Umum(PU) Takalar dinilai diskriminasi dalam memberi bantuan bencana alam ke warga terdampak.

Diketahui bencana alam Abrasi, angin pitung-beluung, memporapondakan sejumlah pemukiman rumah warga, banjir menggenangi puluhan rumah warga Hal ini menyisahkan sejumlah persoalan sosial yang bila tidak tangani dengan baik maka akan memunculkan dampak bisa sussh terurai.

Baca juga: Danny Pomanto Paparkan Strategi Makassar yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan di Hadapan 300 Perwakilan Kota Dunia

Baca juga: Dampingi PJ Gub Sulsel, Fatmawati Rusdi Tinjau Harga Komoditas Pangan di Dua Pasar Tradisional

Apalagi mereka yang terdampak nyaris termasuk orang pinggiran yang perekonomiannya tergolong miskin sehingga bencana itu sangat terasa membawah berbagai danpak sosial termasuk kecemburuan
Sejak masalah pendistribusn bantuan sosial, untuk perbaikan rumah warga terdampak mencuat di ruang publik JALURINFO.com mendapat beragam pesan dari warganet(Netizen) melalui berbagai platform media sosial

Baca juga: Isu Dukungan Pada Bupati MB Siap Bertarung Menuju Senayan Makin Gencar

Baca juga: Wali Kota Danny Pomanto Presentasikan Pakinta dan Jampangi dalam Innovative Government Award Kemendagri 2023

Salah satu pesan datang dari pengguna media sosial WhatsApp dengan nomor 083850****** Pesan yang disampaikan cukup panjang, dan hampir semua kalimat tanya .

Dia menulis, 'Warga yang seharusnya dapat bantuan juga, tidak bisa dikasih Alasannya, sudah diperbaiki

Baca juga: Asisten Pemerintahan dan Kesra Hadiri Sertijab Camat Wotu

Baca juga: Ada Apa di Polsek Bontomarannu, 2 kali Tolak Adum, Setelah Diterima Di-A2-kan

Menurutnya, "Warga harus menunggu bantuan yang telat? Rumah yang terkena bencana harus dibiarkan begitu saja, dengan alasan untuk bisa memperoleh bantuan?. Kalaupun warga disuruh menunggu, sampai kapan? Disuruh kasih masuk data secepatnya, laporkan kejadian secepatnya, tapi ujung-ujungnya tidak jadi dikasih dengan alasan sudah diperbaiki."

Jika demikian, pemerintah hadir di mana ketika rakyatnya mengalami bencana Sekedar data saja dikasih masuk? tanya Netizen ini

Terpisah, Netizen pengguna WhatsApp 0819-38*****, menulis pesan bernada tanya kepada PU Takalar yang nampak sekali dugaan perlakuan berbeda terhadap warga yang bermukim di wilayah barat Kab. Takalar,

Warga yang tinggal di timur maupun barat sama-sama orang Takalar tetapi respon cepat ditujukan kepada wilayah pesisir tetapi darat tidak ini sikap diskriminasi yang sangat merusak dan mencoreng rasa kemanusiaan kita

Sebagai contoh, warga Lingkungan Canrego kelurahan Canrego Kec Polsel, Kab Takalar Sulawesi Selatan(Sulsel), An. Dg Lese Dg Suang .Kena pohon tumbang akhir bulan Desember 2022 sampai sekarang tidak ada bantuan Rumah rusak sedang

Kemudian yang terendam banjir kurang satu bulan ada sekitar 80 KK di lingkungan Tana -tana kelurahan Canrego Polsel. Dan ada juga sekitar 60 KK di Dusun Bontobaddo Desa Lengkese Kecamatan Marbo.

Pada akhir pesan Netizen ini menitip pesan dan harapan bahwa, Ini semua fakta lapangan yang tak bisa terbantakan. Dan jangan sampai jeritan warga miskin ini dianggap bukan sesuatu yang harus jadi perhatian

"Harapan saya sebagai warga agar pihak terkait segera mengambil langka cepat untuk mengatasi derita rakyat ini," pintanya

Kemudian, yang menjadi tanda tanya apakah kondisi ini terus dibiarkan, sementara warga menunggu sesuatu yang tidak pasti?

Lalu siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal dugaan perlakuan diskriminasi ini? Apakah para staf di PU? Tentu yang lebih tepat sesuai pandangan saya adalah Kadis PU

Syahdan, ada Netizan pengguna media sosial WhatsApp 0817808**** yang mengaku sangat mengikuti perkembangan bencana alam sejak tim JALURINFO.com dan Koran Jalur Info lakukan penulusuran

Dia menulis pandangannya sebagai berikut, "Pembagian bantuan perbaikan rumah bagi keluarga yang kena bencana puting--beliung perlu dipertanyakan, sepertinya sangat diskriminatif. Di kecamatan Polongbangkeng utara dan Polongbangkeng selatan misalnya berapa banyak rumah yang terkena angin puting-beliung diduga tak satupun tersentuh bantuan perbaikan rumah.

Kalau dengan alasan dikonsentrasikan kewiyah yabg paling banyak terpapar terus apakah suatu wilayah yang lebih sedikit warganya yang terkena musibah meski keadaannya sangat parah tidak perlu dibantu?.

Demukian juga kalau dengan alasan warga yg kena bencana dan secara mandiri memperbaiki rumahnya sendiri apakah tidak perlu diberi bantuan?

Kalau memang juknisnya seperti itu maka kami sebagai warga tidak akan berharap, tapi kalau bantuan itu hadir sebagai perhatian pemerintah terhadap rakyatnya yang kena bencana maka kami berpikir bahwa siapapun dan diwilayah manapun tidak peduli apakah banyak atau sedikit semua harus mendapatkan perlakuan yang sama, demi terwujudnya keadilan secara merata.

Kami sebagai warga berharap jangan sampai ada perlakuan diskriminatif yang sengaja dipertontonkan oleh oknum yang diberi kewenangan oleh negara mengurus rakyatnya yang terpapar bencana, harap Nitizen

Sementara itu Kadis PU Takalar Muksin Tiro yang dimintai tanggapan via WhatsApp Selasa(28/2/2023), soal dugaan diskriminasr dalam memberi bantuan, hingga berita ini tayang belum merespon (M Said Welikin)