JALURINFO.COM, JAKARTA- Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan bahwa tidak ada satu pun dalam literatur ketatanegaraan Indonesia yang memberi dasar diberlakukannya presidential threshold.

“Saya percaya anda tidak menemukan satu kata pun di perdebatan itu yang berbicara tentang presidential threshold. Saya tidak percaya anda menemukan satu kata pun dari 30 sekian orang yang hadir di BP MPR (Badan Pekerja MPR) yang berpikiran, membayangkan, untuk adanya presidential threshold,” ujar Margarito Kamis melalui akun YouTube Refly Harun pada 28 Februari 2022.

Lantas, bagaimana kebijakan presidential threshold itu muncul untuk kemudian diberlakukan pada masa saat ini?

Margarito mengatakan, alasan mengapa kebijakan presidential threshold bisa muncul tidak lain karena adanya fenomena `99`.