JALURINFO.COM, JAKARTA- Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kembali berkomentar terkait wacana penundaan pemilu. Dia mengatakan penundaan pemilu setidaknya harus mengamandemen UUD, bukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Hasto menegaskan perppu hanya bisa dikeluarkan untuk kegentingan yang memaksa. Mengeluarkan perppu demi menunda pemilu, menurutnya, melecehkan konstitusi.

"Kalau perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu, itu kan ranahnya pada konstitusi, pada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amandemen," kata Hasto saat menyampaikan Pidato Inspiratif dalam Wisuda Ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes), Rabu (9/3/2022).

Hasto mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi COVID-19. Hasto juga melihat Jokowi saat ini juga mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan bahan kebutuhan pokok.