
Partai Koalisi Pecah, Presiden Jokowi Kini di Persimpangan Jalan.
Nasional | 2022-03-11

© Disediakan oleh Jalurinfo.com
JALURINFO.COM, Maros-
Wacana penundaan Pemilu 2024 kini terus menggelinding. Partai-partai koliasi kini pecah.
Partai yang dulunya mengusung pasangan Jokowi-Maruf Amin pada Pemilu 2019, kini pecah. Mereka tak lagi menyatu untuk urusan Pemilu 2024.
Partai Golkar, PAN dan PKB secara terang-terangan berjuang untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
Terbetik kabar, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh turut membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Keikutsertaan membahas penundaan pemilu itu saat Surya Paloh menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto didampingi sejumlah elite Partai Beringin, bertandang ke Kantor DPP Nasdem, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 10 Maret 2022 siang.
Surya Paloh bahkan secara terus terang mengakui hal tersebut.
"Ya tadi terus terang saja kami mendiskusikan hal itu (wacana penundaan Pemilu 2024)," ujarnya.
"Kami berbicara dari berbagai perspektif yang ada, yang semuanya dari pemikiran-pemikiran yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujarnya.
Dia mengatakan, tak perlu memperpanjang wacana tentang penundaan Pemilu 2024.
Namun ia menghargai jika ada partai yang terus memperjuangkan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut.
Bahkan, kata Surya Paloh, ia justeru mengingatkan Airlangga Hartarto agar lebih fokus sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Apalagi, katanya, saat ini sejumlah masalah ekonomi mencuat, terutama soal kelangkaan minyak goreng serta naiknya harga pangan.
"Tidak perlu ada satu diskursus berkepanjangan.
Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini gagasan atau pemikiran yang ditawarkan bisa berjalan dan diteruskan, Nasdem tetap menghargai," katanya.
Sementara itu Airlangga tak mengungkap jelas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang didukung partainya.
Ia hanya menyebut pihaknya masih berkomunikasi dengan para pimpinan partai lain di DPR.
"Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada."
"Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai pimpinan politik menjadi penting," kata Airlangga.
Sebagai sesama partai koalisi Jokowi, saat ini NasDem dan Golkar memperlihat sikap yang berbeda terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Golkar bersama PKB dan PAN telah mendapat aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Sedangkan NasDem bersama tiga partai koalisi lainnya, yakni PDIP, Gerindra, dan PPP, tetap menolak wacana tersebut.
Penolakan itu tentunya sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yang senantiasa tunduk, patuh dan taat pada konstitusi UUD 1945.
Pertimbangannya, penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden, jelas bertentangan dengan konstisusi UUD 45.
Dari aspek politik, pecahnya kongsi partai-partai koalisi Pilpres itu jelas membuat Jokowi berada di persimpangan jalan.
Jokowi berada pada pilihan yang dilematis, antara menuruti partai-partai pro Golkar, partai Pro NasDem dan PDIP atau UUD 1945.
Akan tetapi, berangkat dari ketegasan Jokowi sebagai Presiden, orang nomor satu di Indonesia itu jelas tunduk menyebutkan patuh pada amanat konstitusi.
Bahkan Presiden Jokowi secara blak-blakan menyebutkan bahwa pihak yang memperjuangkan penundaan Pemilu 2024 termotivasi oleh tiga hal.
"Pertama, menampar muka saya, kedua mencari muka atau menjerumuskan."
PKB Gelar Diskusi Ubah Pasal Pemilu UUD 1945
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR bakal mengundang para pakar untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Mulanya, usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, beberapa waktu lalu.
"Saya sebagai ketua fraksi MPR di PKB, kita akan mengundang para pakar juga.
Kita akan diskusi publik," kata Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB, Jazilul Fawaid dalam diskusi di kompleks parlemen DPR/MPR, Kamis 10 Maret 2022.
Fraksi PKB di MPR bakal mengundang para pakar, baik yang pro maupun kontra guna membahas wacana tersebut secara ilmiah.
Rencananya, kata Jazilul, diskusi akan digelar dalam sepekan ke depan oleh fraksi PKB di MPR.
Jazilul berharap diskusi digelar agar wacana penundaan pemilu tak lagi menjadi sesuatu yang haram meski jadwal Pemilu sudah diatur dalam UUD 1945 setiap lima tahun.
Dalam hukum, kata dia, hal itu lumrah dilakukan guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.
"Kalau di NU, barang-barang yang nggak mungkin dibahtsul masailkan.
Karena apa, karena itu mendidik kecerdasan.
Dalam hukum itu biasa.
Pengandaian, membuat simulasi," katanya.
Jazilul mengatakan bahwa UUD 1945 tak mengatur skenario penundaan pemilu jika terjadi bencana nasional seperti pandemi.
Padahal, kata dia, opsi penundaan bisa dilakukan jika pemilu tak memungkinkan untuk digelar karena bencana nasional.
"Hari ini memang konstitusi kita tidak mengatur jika terjadi bencana nasional itu enggak ada soal pemilu 5 tahun sekali.
Mestinya ada pasal 2-nya.
Jika terjadi bencana nasional maka jadwal pemilu nasional digeser atau apalah," katanya.
PKB diketahui menjadi satu dari tiga partai koalisi yang mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Mereka belasan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi tak bisa diganggu oleh momentum pemilu sekalipun.
Namun usulan mereka hingga kini terus menuai kritik dan penolakan dari banyak pihak.
Bukan saja dari koalisi masyarakat sipil, namun juga dari oposisi dan sesama partai koalisi pendukung pemerintah lain seperti PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PPP. (*)
Partai yang dulunya mengusung pasangan Jokowi-Maruf Amin pada Pemilu 2019, kini pecah. Mereka tak lagi menyatu untuk urusan Pemilu 2024.
Baca juga: Terbaru Terjawab Sudah Siapa Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024? Begini Pernyataan Yenny Wahid
Baca juga: PKB: Kalau PAN dan Golkar Tak Akan Menangkan Prabowo di Pilpres 2024
Partai-partai tersebut telah pecah dalam dua kubu yang berbeda kepentingan terkait pemilu 2024 nanti.Partai Golkar, PAN dan PKB secara terang-terangan berjuang untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca juga: Polisi Mulai Proses Pernyataan Rocky Gerung yang Diduga Menghina Presiden Jokowi
Baca juga: Hasil Survei Terbaru: Target PDIP Mencetak Hattrick Terancam Gagal
Sementara beberapa partai lainnya, yakni PDIP, NasDem, Gerindra dan PPP menolak penundaan Pemilu 2024.Terbetik kabar, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh turut membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Baca juga: Respons Anies Baswedan Soal Nasdem Minta Bacawapres Jangan dari Pimpinan Parpol
Baca juga: Anies Terseok di Survei, JK Bandingkan dengan Kemenangan Trump
Keikutsertaan membahas penundaan pemilu itu saat Surya Paloh menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Airlangga Hartarto didampingi sejumlah elite Partai Beringin, bertandang ke Kantor DPP Nasdem, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 10 Maret 2022 siang.
Surya Paloh bahkan secara terus terang mengakui hal tersebut.
"Ya tadi terus terang saja kami mendiskusikan hal itu (wacana penundaan Pemilu 2024)," ujarnya.
"Kami berbicara dari berbagai perspektif yang ada, yang semuanya dari pemikiran-pemikiran yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujarnya.
Dia mengatakan, tak perlu memperpanjang wacana tentang penundaan Pemilu 2024.
Namun ia menghargai jika ada partai yang terus memperjuangkan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut.
Bahkan, kata Surya Paloh, ia justeru mengingatkan Airlangga Hartarto agar lebih fokus sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Apalagi, katanya, saat ini sejumlah masalah ekonomi mencuat, terutama soal kelangkaan minyak goreng serta naiknya harga pangan.
"Tidak perlu ada satu diskursus berkepanjangan.
Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini gagasan atau pemikiran yang ditawarkan bisa berjalan dan diteruskan, Nasdem tetap menghargai," katanya.
Sementara itu Airlangga tak mengungkap jelas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang didukung partainya.
Ia hanya menyebut pihaknya masih berkomunikasi dengan para pimpinan partai lain di DPR.
"Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada."
"Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai pimpinan politik menjadi penting," kata Airlangga.
Sebagai sesama partai koalisi Jokowi, saat ini NasDem dan Golkar memperlihat sikap yang berbeda terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Golkar bersama PKB dan PAN telah mendapat aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Sedangkan NasDem bersama tiga partai koalisi lainnya, yakni PDIP, Gerindra, dan PPP, tetap menolak wacana tersebut.
Penolakan itu tentunya sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yang senantiasa tunduk, patuh dan taat pada konstitusi UUD 1945.
Pertimbangannya, penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden, jelas bertentangan dengan konstisusi UUD 45.
Dari aspek politik, pecahnya kongsi partai-partai koalisi Pilpres itu jelas membuat Jokowi berada di persimpangan jalan.
Jokowi berada pada pilihan yang dilematis, antara menuruti partai-partai pro Golkar, partai Pro NasDem dan PDIP atau UUD 1945.
Akan tetapi, berangkat dari ketegasan Jokowi sebagai Presiden, orang nomor satu di Indonesia itu jelas tunduk menyebutkan patuh pada amanat konstitusi.
Bahkan Presiden Jokowi secara blak-blakan menyebutkan bahwa pihak yang memperjuangkan penundaan Pemilu 2024 termotivasi oleh tiga hal.
"Pertama, menampar muka saya, kedua mencari muka atau menjerumuskan."
PKB Gelar Diskusi Ubah Pasal Pemilu UUD 1945
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR bakal mengundang para pakar untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Mulanya, usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, beberapa waktu lalu.
"Saya sebagai ketua fraksi MPR di PKB, kita akan mengundang para pakar juga.
Kita akan diskusi publik," kata Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB, Jazilul Fawaid dalam diskusi di kompleks parlemen DPR/MPR, Kamis 10 Maret 2022.
Fraksi PKB di MPR bakal mengundang para pakar, baik yang pro maupun kontra guna membahas wacana tersebut secara ilmiah.
Rencananya, kata Jazilul, diskusi akan digelar dalam sepekan ke depan oleh fraksi PKB di MPR.
Jazilul berharap diskusi digelar agar wacana penundaan pemilu tak lagi menjadi sesuatu yang haram meski jadwal Pemilu sudah diatur dalam UUD 1945 setiap lima tahun.
Dalam hukum, kata dia, hal itu lumrah dilakukan guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.
"Kalau di NU, barang-barang yang nggak mungkin dibahtsul masailkan.
Karena apa, karena itu mendidik kecerdasan.
Dalam hukum itu biasa.
Pengandaian, membuat simulasi," katanya.
Jazilul mengatakan bahwa UUD 1945 tak mengatur skenario penundaan pemilu jika terjadi bencana nasional seperti pandemi.
Padahal, kata dia, opsi penundaan bisa dilakukan jika pemilu tak memungkinkan untuk digelar karena bencana nasional.
"Hari ini memang konstitusi kita tidak mengatur jika terjadi bencana nasional itu enggak ada soal pemilu 5 tahun sekali.
Mestinya ada pasal 2-nya.
Jika terjadi bencana nasional maka jadwal pemilu nasional digeser atau apalah," katanya.
PKB diketahui menjadi satu dari tiga partai koalisi yang mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024.
Mereka belasan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi tak bisa diganggu oleh momentum pemilu sekalipun.
Namun usulan mereka hingga kini terus menuai kritik dan penolakan dari banyak pihak.
Bukan saja dari koalisi masyarakat sipil, namun juga dari oposisi dan sesama partai koalisi pendukung pemerintah lain seperti PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PPP. (*)
TOPIK TERKAIT:
-
JK: Hasil Survei Terhadap Anies tak Gambarkan Suara Rakyat
-
NasDem Sebut Hasil Survei Lembaga Australia Tunjukkan Anies Representasi Kehendak Rakyat
-
Kritik Kriteria '0' dari Anies, Nasdem: Umumkan Saja Langsung Cawapresnya
-
Drama Selepas Pemeriksaan Airlangga, Ancaman Tembak Keluar dari Mulut Sang Pengawal
-
Masa Depan Anies dalam Genggaman NasDem
-
Langkah Airlangga Dekati Tiga Poros Capres Didukung Dewan Pakar Golkar
-
Anies Baswedan Beri Syarat Baru soal Bakal Cawapres, Nasdem Keberatan?
-
Begini Analisis Fahri Hamzah soal Dukungan Jokowi ke Prabowo
-
Demokrat Duga Tekanan ke NasDem Terkait Rencana Pengumuman Cawapres Anies Sebelum Naik Haji
JALURINFO VIDEO NEWS

Petualangan Luar Biasa di Keajaiban Alam Tertinggi: Angel Falls, Venezuela

Pesona Sejarah dan Keindahan Alam: Liburan Santai di Sirmione, Resor Terkenal di Danau Garda

Masjid Al Sahaba: Perpaduan Keindahan Modern di Pusat Sejarah Sharm el-Sheikh

Three Gorges, Keajaiban Pembangkit Listrik Tenaga Air Terbesar di Dunia

Keunikan Beruang Kutub di Arktik, Pesona di Atas Es Tipis



JALURINFO TV NETWORK
BERITA TERKINI:
Wali Kota Danny Pomanto Presentasikan Pakinta dan Jampangi dalam Innovative Government Award Kemendagri 2023
Viewnum 216
12 jam yang lalu
Ada Apa di Polsek Bontomarannu, 2 kali Tolak Adum, Setelah Diterima Di-A2-kan
Viewnum 440
14 jam yang lalu
Kapolres AKBP. Dedi Surya Dharma Lantik Kapolsek Enrekang Dan Kapolsek Curio
Viewnum 176
15 jam yang lalu
Gerakan Perubahan Perilaku, Fatmawati Rusdi Tekankan Pentingnya Sinergitas
Viewnum 318
16 jam yang lalu
Makassar Bersiap Selenggarakan Forum ASEAN untuk Penyandang Disabilitas Oktober Mendatang
Viewnum 143
16 jam yang lalu
BPBD Sudah Salurkan 185 Ribu Liter Air Bersih, Bupati Andi Utta Gugah Kepedulian ASN
Viewnum 296
16 jam yang lalu
TERPOPULER HARI INI

Andi Batari Toja Siap Tuntaskan Masalah Kekeringan di Enrekang
ViewNum 3952 kali

Studi Tiru Ke Kota Bekasi, PKK Gowa Perluas Wawasan 10 Program Pokok PKK
ViewNum 1180 kali

Otoritas Maroko Sebut Korban Gempa Menjadi 632 Orang
ViewNum 1110 kali

Update Gempa Maroko, 296 Tewas
ViewNum 1008 kali

Dekranasda Bulukumba Kembali Ukir Prestasi di Pekan Raya Sulsel 2023
ViewNum 1056 kali

Pengurus ICDT Siapkan 32 Kamera CCTV Untuk Pantau Aktifitas Masjid
ViewNum 1193 kali

Instalasi Farmasi Rumah Sakit I Lagaligo Lutim Miliki Empat Depo Layanan
ViewNum 1917 kali

Mantap, Siswa SMAN 1 Bone Lolos Parlemen Remaja 2023
ViewNum 5578 kali

Santri Al Imam Ashim Kembali Harumkan Sulsel di MTQ Internasional
ViewNum 9406 kali

Wabup Edy Manaf Harap Aksi Perubahan PKA Jadi Program di OPD
ViewNum 2100 kali

Danny Pomanto: Dojo Kejari Perkuat Atlet Karate Maksssar
ViewNum 1011 kali
