JALURINFO.COM, Maros- Wacana penundaan Pemilu 2024 kini terus menggelinding. Partai-partai koliasi kini pecah.

Partai yang dulunya mengusung pasangan Jokowi-Maruf Amin pada Pemilu 2019, kini pecah. Mereka tak lagi menyatu untuk urusan Pemilu 2024.

Baca juga: Terbaru Terjawab Sudah Siapa Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024? Begini Pernyataan Yenny Wahid

Baca juga: PKB: Kalau PAN dan Golkar Tak Akan Menangkan Prabowo di Pilpres 2024

Partai-partai tersebut telah pecah dalam dua kubu yang berbeda kepentingan terkait pemilu 2024 nanti.
Partai Golkar, PAN dan PKB secara terang-terangan berjuang untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga: Polisi Mulai Proses Pernyataan Rocky Gerung yang Diduga Menghina Presiden Jokowi

Baca juga: Hasil Survei Terbaru: Target PDIP Mencetak Hattrick Terancam Gagal

Sementara beberapa partai lainnya, yakni PDIP, NasDem, Gerindra dan PPP menolak penundaan Pemilu 2024.

Terbetik kabar, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh turut membahas wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca juga: Respons Anies Baswedan Soal Nasdem Minta Bacawapres Jangan dari Pimpinan Parpol

Baca juga: Anies Terseok di Survei, JK Bandingkan dengan Kemenangan Trump

Keikutsertaan membahas penundaan pemilu itu saat Surya Paloh menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto didampingi sejumlah elite Partai Beringin, bertandang ke Kantor DPP Nasdem, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 10 Maret 2022 siang.

Surya Paloh bahkan secara terus terang mengakui hal tersebut.

"Ya tadi terus terang saja kami mendiskusikan hal itu (wacana penundaan Pemilu 2024)," ujarnya.

"Kami berbicara dari berbagai perspektif yang ada, yang semuanya dari pemikiran-pemikiran yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujarnya.

Dia mengatakan, tak perlu memperpanjang wacana tentang penundaan Pemilu 2024.

Namun ia menghargai jika ada partai yang terus memperjuangkan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut.

Bahkan, kata Surya Paloh, ia justeru mengingatkan Airlangga Hartarto agar lebih fokus sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.

Apalagi, katanya, saat ini sejumlah masalah ekonomi mencuat, terutama soal kelangkaan minyak goreng serta naiknya harga pangan.

"Tidak perlu ada satu diskursus berkepanjangan.

Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini gagasan atau pemikiran yang ditawarkan bisa berjalan dan diteruskan, Nasdem tetap menghargai," katanya.

Sementara itu Airlangga tak mengungkap jelas kelanjutan wacana penundaan Pemilu 2024 yang didukung partainya.

Ia hanya menyebut pihaknya masih berkomunikasi dengan para pimpinan partai lain di DPR.

"Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada."

"Sehingga tentu biasanya dalam hal-hal tertentu komunikasi antar partai pimpinan politik menjadi penting," kata Airlangga.

Sebagai sesama partai koalisi Jokowi, saat ini NasDem dan Golkar memperlihat sikap yang berbeda terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Golkar bersama PKB dan PAN telah mendapat aspirasi agar Pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Sedangkan NasDem bersama tiga partai koalisi lainnya, yakni PDIP, Gerindra, dan PPP, tetap menolak wacana tersebut.

Penolakan itu tentunya sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yang senantiasa tunduk, patuh dan taat pada konstitusi UUD 1945.

Pertimbangannya, penundaan Pemilu 2024 dan memperpanjang jabatan presiden, jelas bertentangan dengan konstisusi UUD 45.

Dari aspek politik, pecahnya kongsi partai-partai koalisi Pilpres itu jelas membuat Jokowi berada di persimpangan jalan.

Jokowi berada pada pilihan yang dilematis, antara menuruti partai-partai pro Golkar, partai Pro NasDem dan PDIP atau UUD 1945.

Akan tetapi, berangkat dari ketegasan Jokowi sebagai Presiden, orang nomor satu di Indonesia itu jelas tunduk menyebutkan patuh pada amanat konstitusi.

Bahkan Presiden Jokowi secara blak-blakan menyebutkan bahwa pihak yang memperjuangkan penundaan Pemilu 2024 termotivasi oleh tiga hal.

"Pertama, menampar muka saya, kedua mencari muka atau menjerumuskan."

PKB Gelar Diskusi Ubah Pasal Pemilu UUD 1945

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR bakal mengundang para pakar untuk membahas wacana penundaan Pemilu 2024.

Mulanya, usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, beberapa waktu lalu.

"Saya sebagai ketua fraksi MPR di PKB, kita akan mengundang para pakar juga.

Kita akan diskusi publik," kata Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB, Jazilul Fawaid dalam diskusi di kompleks parlemen DPR/MPR, Kamis 10 Maret 2022.

Fraksi PKB di MPR bakal mengundang para pakar, baik yang pro maupun kontra guna membahas wacana tersebut secara ilmiah.

Rencananya, kata Jazilul, diskusi akan digelar dalam sepekan ke depan oleh fraksi PKB di MPR.

Jazilul berharap diskusi digelar agar wacana penundaan pemilu tak lagi menjadi sesuatu yang haram meski jadwal Pemilu sudah diatur dalam UUD 1945 setiap lima tahun.

Dalam hukum, kata dia, hal itu lumrah dilakukan guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi.

"Kalau di NU, barang-barang yang nggak mungkin dibahtsul masailkan.

Karena apa, karena itu mendidik kecerdasan.

Dalam hukum itu biasa.

Pengandaian, membuat simulasi," katanya.

Jazilul mengatakan bahwa UUD 1945 tak mengatur skenario penundaan pemilu jika terjadi bencana nasional seperti pandemi.

Padahal, kata dia, opsi penundaan bisa dilakukan jika pemilu tak memungkinkan untuk digelar karena bencana nasional.

"Hari ini memang konstitusi kita tidak mengatur jika terjadi bencana nasional itu enggak ada soal pemilu 5 tahun sekali.

Mestinya ada pasal 2-nya.

Jika terjadi bencana nasional maka jadwal pemilu nasional digeser atau apalah," katanya.

PKB diketahui menjadi satu dari tiga partai koalisi yang mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Mereka belasan momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi tak bisa diganggu oleh momentum pemilu sekalipun.

Namun usulan mereka hingga kini terus menuai kritik dan penolakan dari banyak pihak.

Bukan saja dari koalisi masyarakat sipil, namun juga dari oposisi dan sesama partai koalisi pendukung pemerintah lain seperti PDIP, Gerindra, Nasdem, dan PPP. (*)