JALURINFO.COM, JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memberikan pandangan kepada JPU saat menjadi saksi untuk sidang lanjutan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wacana untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, dinilai hanya sebagai permainan politik. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, mewujudkan wacana tersebut akan memiliki banyak implikasi hukum.

Margarito menjelaskan, usulan untuk mengubah konstitusi dalam lingkup kepentingan politik lumrah dilakukan. Sebab, wacana untuk memperpanjang masa jabatan Presiden tidak hanya terjadi kali ini. Tahun lalu, polemik serupa juga sempat mencuat, lalu hilang tanpa hasil konkrit.

Sedangkan secara hukum tata negara, mengubah konstitusi akan memiliki konsekuensi hukum yang serius, karena berimbas kepada aturan turunannya. "Ini mainan politik," ujar Margarito Kamis kepada Katadata, Senin (21/3).