JALURINFO.COM, Maros- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik Kemendikbudristek terkait penghapusan Madrasah dari Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

HNW mengingatkan Kemendikbudristek untuk memahami konstitusi secara benar.

Baca juga: Bachtiar Adnan Kusuma, Bisnis Buku Islam, Peluang Pasarnya Prospektif

Baca juga: Kabid Dikdas Pungut Sekolah Rp1.700.000, Biaya Pelatihan Arkas 1 Malam di Hotel.

Kata dia, UUD NRI 1945 telah secara eksplisit menyebutkan tujuan pendidikan nasional yang sangat terkait dengan agama, dan terminologi keagamaan.

Dia menyebut penting satuan pendidikan keagamaan seperti Madrasah dalam kontribusinya yang panjang terhadap pendidikan nasional.

Baca juga: SMP Negeri 1 Sekolah Digital Pertama di Takalar?

Baca juga: Itjen Kemenag RI Monitoring MA An Nur Tompobulu Maros

“Penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas yang beredar tidak sesuai dengan teks dan spirit UUD NRI 1945 pasal 31 ayat 3 dan 5, sehingga wajar bila ditolak oleh APPI dan masyarakat luas," ujar HNW, dikutip Selasa 29 Maret 2022.

HNW mengatakan, seharusnya Kemendikbudristek melalui RUU Sisdiknasnya memayungi, mengakui dan mengembangkan seluruh bentuk satuan pendidikan yang diakui, dan secara merdeka diterima dan oleh Masyarakat dan oleh Negara.

Baca juga: Tersedia 360 Beasiswa AFS Global STEM Accelerators

Baca juga: Kini Hadir Beasiswa LPDP Bagi Pengusaha atau Calon Pengusaha

"Bukan justru menghapuskan institusi Madrasah dan memperbesar diskriminasi antar satuan pendidikan tersebut,” katanya.

HNW melihat, insiden penghapusan madrasah dalam RUU Sisdiknas juga berakar dari Kemendikbudristek yang tidak mementingkan pendidikan keagamaan dan pentingnya ajaran agama (iman, takwa, dan akhlak mulia) sebagai tujuan pendidikan nasional.

"Pandangan sekuleristik tersebut keliru, berbahaya, dan tak sesuai dengan UUDNRI 1945 dan Pancasila. Maka sudah sangat seharusnya bila ditolak oleh APPI, dan oleh DPR tidak dimasukkan ke Prolegnas," tuturnya. (*)