JALURINFO.COM, ENREKANG- Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung prihatin atas nasib ribuan petani korban penggusuran PTPN XIV di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

Demikian dikatakan La Tinro La Tunrung dalam forum rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI bersama PTPN, Selasa (11/4/2023).

Baca juga: Danny Pomanto Paparkan Strategi Makassar yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan di Hadapan 300 Perwakilan Kota Dunia

Baca juga: Dampingi PJ Gub Sulsel, Fatmawati Rusdi Tinjau Harga Komoditas Pangan di Dua Pasar Tradisional

Dalam rapat, mantan Bupati Enrekang dua periode itu mendesak Dirut Holding PT PTPN Mohammad Abdul Ghani mengakhiri konflik agraria dan kembalikan hak atas tanah masyarakat.
La Tinro La Tunrung menambahkan, selama keberadaan PTPN XIV di Bumi Massenrempulu, sangat tidak berdampak atau tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Baca juga: Isu Dukungan Pada Bupati MB Siap Bertarung Menuju Senayan Makin Gencar

Baca juga: Wali Kota Danny Pomanto Presentasikan Pakinta dan Jampangi dalam Innovative Government Award Kemendagri 2023

Malahan kehadiran PTPN XIV membawa masyarakat ke liang jurang konflik agraria yang berkepanjangan.

Di samping itu, politisi Partai Gerindra itu merasa kecewa dengan pihak PTPN XIV.

Baca juga: Asisten Pemerintahan dan Kesra Hadiri Sertijab Camat Wotu

Baca juga: Ada Apa di Polsek Bontomarannu, 2 kali Tolak Adum, Setelah Diterima Di-A2-kan

Sebab, konflik tersebut beberapa dibahas di forum rapat dengar pendapat maupun dalam focus group discussion.

Namun ,tak pernah ditindaklanjuti.

"Saya selalu sampaikan, tetapi belum pernah mendapatkan perhatian. Bahkan sama sekali tidak di gubris dan ditindaklanjuti, padahal ini sangat mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata La Tinro La Tunrung.

Adapun lahan dengan seluas 5024 hektare yang dikuasai PTPN XIV, menurut La Tinro, petani yang hidup mencari nafkah lebih 700 jiwa.

Bahkan, mereka telah berdiri di atas lahan lebih dari 22 tahun.

La Tinro membeberkan, pihak PTPN XIV Enrekang pernah bekerja sama dengan seorang pengusaha yang mengatasnamakan dirinya investor.

Namun, hasil kerja sama itu berakhir dengan membobol bank milik negara.

"Uang itu kurang lebih Rp100 miliar dengan menggunakan dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Petani di sana, diminta untuk meminjam uang di bank senilai Rp500 juta per kelompok tani. Setelah terkumpul, investor ini pada akhirnya tidak bisa membayarnya," katanya.

Di samping itu, ia menyayangkan karena para petani yang ingin menuntut keadilan tapi malah mendapat intimidasi dari aparat keamanan.

"Masyarakat langsung diperhadapkan dengan senjata laras panjang dengan menggunakan aparat Brimob. Ini yang saya sayangkan, masyarakat yang tidak tahu apa-apa, justru diperhadapkan senjata laras panjang," katanya.

"Dan kabarnya, sudah ada yang meninggal, sudah ada yang ditangkap, sudah ada yang jadi tersangka," La Tinro La Tunrung menambahkan.

Ia pun berharap kepada pihak PTPN agar masalah tersebut segera dituntaskan.

"Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya, bapak Dirut PTPN Mohammad Abdul Ghani, bisa berfikir untuk masyarakat kita di Kabupaten Enrekang," katanya