JALURINFO.COM, ENREKANG- Pemkab Enrekang segera memfungsikan gedung Gabungan Dinas II sebagai salah satu gedung tempat gabungan pelayanan dasar publik yang dipusatkan dan terintegrasi

Gedung berlantai III bersebelahan jalan kantor Bupati Enrekang akan menampung sejumlah OPD yang terkait sektor pelayanan dasar seperti perizinan, Capil, BKPSDM, Bappelit bangda, Bapenda dan lainnya dari lembaga vertikal.

Baca juga: Puluhan Siswa TK dan SD Se-Kabupaten Gowa Ikut Lomba Mewarnai HKG PKK Ke-51

Baca juga: Adnan Lantik Ketua PMI Palopo dan Luwu Periode 2023- 2027

"Semacam Mall pelayanan publik untuk pelayanan dasar yang sangat potensial dibutuhkan masyarakat, sehingga unit pelayanan dalam fungsi urusan adminstrasi dibutuhkan oleh masyarakat lebih mudah,cepat dan terintegrasi,"ujar Sekda Enrekang Dr.H.Baba,SE.MM (4/5/33).
Dijelaskan Dr.H Baba, keberadaan Mall pelayanan publik pada satu gedung diupayakan pemkab Enrekang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan, dannurusan kependudukan.

Baca juga: Paripurna Pendapat Akhir 7 fraksi DPRD Enrekang Atas Dua Ranperda Setuju

Baca juga: Hadiri Peringatan HKG PKK Ke-51, Adnan Minta PKK Gowa Berkolaborasi Turunkan Stunting

Bahkan didalamnya juga akan digabung selain lembaga dinas Pemda Enrekang juga kantor lembaga vertikal seperti Kemenag,kepolisian dan kejaksaan yang berkaitan dalam pelayanan dasar masyarakat.

Beberapa OPD melalui Surat Bupati Enrekang telah ditentukan untuk segera mengisi gedung Gadis II seperti Dinas Penamanan Modal dan PTSP,Dinas Dukcapil,Bappellitbangda, Bapenda serta Disperkim.

Baca juga: DPRD Setujui APBD Perubahan Pemkab Gowa Tahun 2023

Baca juga: Andi Batari Toja Siap Tuntaskan Masalah Kekeringan di Enrekang

"Begitu pula ex gedung OPD yang ditinggalkan, akan diisi OPD lainnya seperti ex Bappellitbangda ditempati Dinas Ketahanan pangan dan BPBD, ex gedung PTSP ditempati Diskominfo -Statistik,ex kantor Dukcapil dtempati Dinas P3A,"jelasnya.

Kata Dr H Baba, dalam optimalisasi Mall pelayanan publik, masyarakat urusan perizinan ,kependudukan dan urusan tenaga kerja sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP).

"Dari pelayanan dasar yang diterima olah masyarakat sudah tertera Biaya jadi ada wujud transparansi,juga lama waktu pengurusan lebih terukur cepat dan murah,"jelasnya.

Terkait kehumasan Dinas Kominfo- Statistik Enrekang Lubis Rahman pada awak media, langkah awal pemindahan barang dari OPD yang diperintahkan Bupati Enrekang sudah mulai bergerak.

"Jadi setelah pindah penghuni lama akan disusul penghuni (OPD) lain yang telah ditentukan, prosesnya memakan waktu beberapa hari ini sehingga bulan Mei 2023 sudah diposisi masing masing,"kata Kabid. Kehumasan Diskominfo Lubis Rahman,S.Sos (mas) ===========