JALURINFO.COM, Maros- Kisruh internal Partai Golkar Sulsel makin memanas. Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) siap menghadapi somasi yang dilayangkan Nurdin Halid (NH).

Diketahui, Nurdin Halid melayangkan somasi terhadap Taufan Pawe atas pernyataannya yang menyebutkan NH otaki rapat pleno di sekretariat DPD I Golkar Sulsel beberapa hari lalu.

Baca juga: Rusdi Taher Ungkap Mantan Gubernur SULTRA “ NA “ Keluar Masuk LP Sukamiskin Lakukan Pertemuan Politik dengan Ratusan Kepala Desa Asal Sultra

Baca juga: Di Gadang-gadang Sebagi Kontestan Termuda, Bersama Demokrat Nurcebi Suriyanto Bakal Ramaikan Pileg Dapil I Halsel 2024

Taufan Pawe menegaskan tak gentar menghadapi NH. Ia mengaku siap jika kubu Nurdin Halid melayangkan somasi atas perbuatannya.

"Saya sudah siap dengan pembelaan. Sekarang kalau bicara itu mau dipersoalkan itu mau disomasi, dalam hukum ada namanya notoire," kata TP saat ditemui di Warkop Sija Sawerigading Makassar, Minggu (24/7/2022).

Baca juga: Jaringan Pendidik Membulatkan untuk Menangkan Anies Presiden

Baca juga: Konsolidasi Mileabanap Sudah Sampai Di Level Kelurahan

Pria berlatarbelakang pengacara itu akan membuktikan pernyataannya benar. "Saya tidak mau rusak Golkar, ini kata kuncinya. Tidak menutup kemungkinan saya punya kartu truf untuk membuktikan, tapi semuanya itu saya harus katakan kepada kita saya lebih cinta Golkar," terangnya.

Wali Kota Parepare itu mengatakan pernyataannya menyebut Nurdin Halid otaki rapat pleno, ia sampaikan menjawab pertanyaan wartawan.

Baca juga: Tergetkan Bangun 7123 Posko Desa/Kelurahan, Relawan Borneo Bersama Anies Terus Konsolidasi

Baca juga: Danny Pomanto Wait and See, Sebelum Menyatakan Maju 01 Sulsel

"Saya jujur katakan kejadian ini memang sumbernya dari Pak Nurdin Halid, bahkan ada kata otaki. Saya bilang ini off the record, tapi sudah keluar (ke publik) apa boleh buat,” kata Taufan Pawe.

“Saya bukan orang munafik, saya bukan orang pengecut. Itu realitas hidup saya, saya akan hadapi apapun,” lanjutnya.

Taufan Pawe menegaskan, rapat pleno pengurus DPD I yang dipimpin Ketua Harian Kadir Halid punya rangkaian dengan sejumlah peristiwa sebelumnya. Oleh karena itu, ia menyebut diksi diotaki dalam pernyataannya sebelumnya bahwa kekisruan yang terjadi di Golkar Sulsel tidak terlepas dari by design oknum yang disebutkan.

"Kalau ada asap, saya harus buktikan ada api. Insya Allah saya adalah kader Golkar, saya selalu menjaga harkat, martabat, dan marwah Golkar," tuturnya.

"Jika saya keberatan, itu otaknya si A saya bisa buktikan. Dalam teori hukum ada istilah kausalitas, sebab akibat," sambung TP.

Menurut TP, kisruh yang terjadi adalah kejadian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lain.

"Terus pertanyaan selanjutnya bagaimana tanggapan saya dengan keadaan ini. Saya katakan kader Golkar yang baik tidak mungkin saling menciderai, tidak mungkin ambil langkah inkonstitusional," tegasnya.

Ia pun menyebutkan, rapat pleno kubu Kadir Halid tidak sah berdasarkan juklat nomor 4 tahun 2020. Menurutnya juklat itu mengatur secara jelas rapat pleno hanya bisa dipimpin ketua.

Kedua rapat pleno agendanya harus jelas, harus tercantum dengan baik. Bahkan agenda tercantum dengan baik supaya persiapan pleno cukup.

"Undangan pleno kemarin itu hanya undangan pleno tidak ada agendanya. Saya dikonfirmasi pengurus, saya bilang itu tidak sah. Saya di Jakarta ada agenda tidak bisa hindari," katanya.

Lebih jauh ia mengaku merasa terganggu dengan ulah oknum sesama kader Partai Golkar. Sehingga ia menyatakan tak ingin tinggal diam dan siap menghadapi manuver tersebut.

"Saya merasa terganggu. Tapi saya tidak akan tinggal diam kalau terus diusik," ujarnya.

Taufan menyatakan dia sangat mencintai Partai Golkar dan tak ingin merusaknya. Sehingga ia tak ingin saling menciderai.

"Saya patuh arahan Pak Airlangga yang selalu mengatakan jaga marwah partai ini. Jangan sampai rusak karena perilaku oknum kader," jelasnya.

Kuasa Hukum Nurdin Halid, Syahrir Cakkari mengatakan, telah resmi melayangkan somasi kepada Ketua DPD Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP).

Dia mengatakan, kliennya (NH) itu tidak ada sangkut pautnya dengan keributan dan/atau kekisruhan yang terjadi di DPD I Golkar yang diketuai Taufan Pawe. Sehingga ia meminta TP melakukan klarifikasi.

Pemberitaan di media dianggap menjatuhkan harkat, martabat, dan harga diri. Sehingga NH diakui meminta kepada TP untuk membuat klarifikasi dan meminta maaf atas pemberitaan tersebut.

Dalam surat somasi itu, meminta kepada Taufan Pawe yang sebelumnya menyebut Nurdin Halid adalah otak dari mosi tidak percaya agar mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Taufan diberikan kesempatan 1x24 jam untuk meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas pernyataannya itu terhadap Nurdin Halid.

"Dan sampai tanggal 23 Juli pukul 16.30 Wita sudah jatuh tempo, kesempatan meminta maaf dan memberi klarifikasi tidak dipergunakan dengan baik. Sampai hari ini," tambahnya.

Lantaran Taufan tidak merespons surat somasi yang dilayangkan, melalui kuasa hukumnya Nurdin Halid tengah mempertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum pada pekan depan. Upaya hukum yang akan ditempuh itu tengah dikaji tim pengacara bersama Nurdin Halid.

"Kita akan mempertimbangkan segala sesuatunya dan menentukan harinya, karena sekarang tergantung Pak Nurdin Halid. Saya kira kita akan mengambil langkah (laporan hukum) antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu pilihan waktunya," pungkas Syahrir.

Terpisah, menanggapi kekisruan yang terjadi di Golkar Sulsel. Ketua Pemenangan Pemilu wilayah Sulawesi, Muhiddin Said angkat bicara soal mosi tidak percaya yang dilayangkan sejumlah pengurus kader dan pengurus Partai Golkar Sulsel.

"Kita sangat prihatin melihat kondisi Golkar di Sulsel, termasuk mosi tidak percaya yang ditujukan atas kepemimpinan Taufan Pawe sebagai Ketua Golkar Sulsel," kata Muhiidn Said.

Muhiddin menilai, dirinya banyak melihat dan mengetahui perkembangan Golkar di Sulsel, dan mosi tidak percaya yang dilayangkan pengurus dan kader Golkar bentuk aspirasi yang harus disikapi ketua DPD I.

Hingga dirinya meminta kepada Taufan Pawe untuk duduk bersama dengan sejumlah pengurus yang menandatangani mosi tidak percaya untuk membicarakan hal tersebut.

"Sikap pengurus dan kader itu harus disikapi oleh ketua DPD I, Taufan Pawe harus mengundang semua ini, apa yang harus dilakukan, dan dia juga harus berjiwa besar, dan jangan mencari musuh," jelas Muhiddin. (Suryadi Maswatu/Rakyatsulsel)