JALURINFO.COM, Maros- Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) di Bidang Pengelolaan Aset Desa dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Tahun Anggaran 2021.

Penyerahan penghargaan dilakukan saat Pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengelolaan Aset Desa Tahun 2022 Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Baca juga: Mabes Polri Vidcom Polres Enrekang Bangun Dialog Kemerdekaan Pers

Baca juga: Gubernur Sultra Terkesan Melihat Praktik Pertambangan PT Vale

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Yushanto Huntoyungo, dan diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara melalui Kabid Pemerintahan Desa, Fatimah Mursalim.
“Alhamdulillah, Luwu Utara mendapat Piagam Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pengelolaan Aset Desa dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Tahun 2021,” ungkap Fatimah.

Baca juga: Kapolres Enrekang Galang Soliditas Personil Bersama TNI DIM 1419 Dan Awak Media Lewat Olahraga

Baca juga: Sosialisasi Advokasi Hukum Anggota Polri Disiapkan Sie Hukum Polres Enrekang

Fatimah menyebutkan, hanya ada 50 Kabupaten dari 416 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan Piagam Penghargaan tersebut.

“Di Provinsi Sulawesi Selatan saja, hanya ada tiga kabupaten yang mendapatkan penghargaan, yaitu, Luwu Utara, Sinjai dan Barru,” sebut dia.

Baca juga: Pemkab Lutim Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola PAD

Baca juga: Bunda PAUD Lutim Hadiri Puncak Bulan Pendidikan Merdeka Belajar Tahun 2023 Di Makassar

Ia mengatakan bahwa salah satu alasan diberikannya penghargaan tersebut adalah karena Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang telah merampungkan data aset desa-nya dari 416 kabupaten di Indonesia.

“Terima kasih kepada seluruh Kepala Desa beserta aparat desa-nya se-Kabupaten Luwu Utara. Ini semua atas kerja keras kita semua, sehingga kita mendapatkan apresiasi ini,” ujar Fatimah.

Adapun materi yang disampaikan pada Rakernis adalah Mitigasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Aset Desa oleh KPK, Kebijakan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan oleh Kementerian BPN dan Pengawasan Pengelolaan Aset Desa oleh BPKP-RI. (*)