JALURINFO.COM, JAKARTA- Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi terseretnya nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dalam usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Bila bicara secara hukum, kata Refly Harun, penundaan Pemilu sebenarnya tidak ada dasar hukumnya.

“Saya mengatakan bahwa kalau kita bicara tunda Pemilu, itu gak ada dasar hukum nya. Tapi kalau percepat Pemilu, itu ada (dasar hukum nya),” ujarnya melalui kanal Youtube Refly Harun Rabu, 2 Maret 2022.

“Masa jabatan itu bisa diperpendek tapi gak bisa diperpanjang. Karena konstitusi mengatur demikian,” sambungnya menjelaskan.