JALURINFO.COM, ENREKANG- Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Enrekang tahun 2022 sesuai amanat UU nomor 23 tahun 2014, pasal 69 (1) mensyaratkan Kepala Daerah menyampaikan LKPJ ke DPRD dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi. Sidang paripurna tanpa kehadiran Bupati Enrekang Muslimin Bando ini, membuat suasana di bulan ramadhan inipun tampak lesu, tetap hadir Ketua dan Wakil ketua DPRD Enrekang, para anggota DPRD, kepala OPD, Camat dan sejumlah Kepala Desa.

Pimpinan sidang LKPJ TA 2022 Muh. Idris Sadik usai membuka resmi mengatakan, dalam rapat Paripurna ini layak digelar karena telah dianggap Kuorum dilihat dari kehadiran anggota DPRD lebih seperdua dari 30 anggota.

Baca juga: Selamatkan Aset dan Hak Pedagang, Pemkot Makassar Ambil Alih Pengelolaan Pasar Butung

Baca juga: TP PKK Kota Makassar Terima Kunjungan Studi Tiru TP PKK Kabupaten Bulukumba

"Untuk itu dalam rapat paripurna ini, saya persilahkan Bupati Enrekang atau yang mewakili menyampaikan LKPJ kepada DPRD setiap tahunnya dipersilahkan,"kata Muh.Idris Sadik.(31/3-23).
Pada kesempatan itu Wabup Asman SE membacakan laporan dokumen LKPJ Bupati Enrekang tahun 2022 seraya memberikan responsif atas capaian kinerja yang dicapai selama setahun.

Baca juga: Bersama Tim Gabungan, Disdagkop UKMP Lutim Tertibkan Pedagang di Terminal Wawondula

Baca juga: Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lingkup Pemkab. Lutim Berlangsung Hikmat

"dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Enrekang dari capaian kinerja dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut seoptimal mungkin dapat dilalui dan dicapai terealisasi ditengah masyarakat," akunya.

Kata Asman mekanisme LKPJ Bupati Enrekang tahun 2022 merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisa kondisi kinerja Pemerintah daerah sepanjang tahun berjalan.

Baca juga: Bupati Andi Utta Buka Lomba Motor Kros Ojek Gabah

Baca juga: Danny Pomanto Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Pesan Pupuk Persatuan dan Kekompakan

”Hal ini tentu semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dalam memotret kinerja Pemda yang dilandasi kemitraan untuk saling melengkapi dan menerjemahkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat “. Ujarnya.

Dibacakan Asman , gambaran umum dari versi pemerintah daerah untuk capaian urusan Pemerintahan terkhusus pelayanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat.

Dinas PUTR realisasi fisik 88,7 dan keuangan 76,4 %. Dinas Kesehatan realisasi fisik 99,17 % dan realisasi keuangan 89,4 %. RSUD Maspul realisasi fisik 97,89 % dan realisasi keuangan 93,28 %.

Realisasi persentase dinas pendidikan dan kebudayaan fisik 97,5 % dan keuangan 90,7 %, Dinas Perkimtan realisasi fisik 94,7 % dan keuangan 76,8 %. Satpol PP dan Damkar realisasi fisik 100 % dan keuangan 97,34 %, Dinsos realisasi fisik 99,99 % dan keuangan 93,19 %.

"Pada APBD TA. 2022 dengan rata raya persentase realisasi fisik 99,90 persen dan realisasi keuangan sebesar 95,46 persen,"akunya.

Walau isu menguak keluhan segenap OPD akan minimnya biaya operasional kegiatan dan program antara sekitar 1,2 milyar - 1,5 milyar per tahun.

Sidang paripurna tersebut DPRD Enrekang sebatas penyerahan LKPJ dari eksekutif dan diterima legislatif untuk dibahas, dievaluasi terhadap kinerja Bupati Enrekang.

"Penyerahan LKPJ TA 2022 ini selanjutnya setelah disampaikan resmi eksekutif, akan dibahas, dievaluasi DPRD untuk memberi masukan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang," tutup ketua sidang.(mas-liq)