JALURINFO.COM, MAKASSAR- Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Sulsel III, Ir. Haji La Tinro La Tunrung mendorong agar perbankan lebih mempermudah pembiayaan perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Enrekang.

Hal itu disampaikan Ir. Haji La Tinro La Tunrung saat kegiatan Sosialisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerjasama dengan Bank BTN Ambon bertema “Peluang dan Tantangan Pembiayaan Perumahan” di gedung HALAL CENTRE, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Jumat 28 April 2023.

Baca juga: Danny Pomanto Paparkan Strategi Makassar yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan di Hadapan 300 Perwakilan Kota Dunia

Baca juga: Dampingi PJ Gub Sulsel, Fatmawati Rusdi Tinjau Harga Komoditas Pangan di Dua Pasar Tradisional

Ir. Haji La Tinro yang menegaskan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dan bertempat tinggal dilingkungan sehat dan aman artinya negara wajib menjamin perumahan bagi masyarakat di Indonesia.
Namun kenyataannya hingga saat ini masih terdapat begitu banyak masyarakat yang hingga saat ini hidup dengan kondisi perumahan yang tidak layak meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai macam kebijakan untuk memudahkan rumah bagi masyarakat.

Baca juga: Isu Dukungan Pada Bupati MB Siap Bertarung Menuju Senayan Makin Gencar

Baca juga: Wali Kota Danny Pomanto Presentasikan Pakinta dan Jampangi dalam Innovative Government Award Kemendagri 2023

“Negara wajib untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat dan sesungguhnya negara melalui pemerintah telah melakukan itu, negara tidak tidur makanya ada begitu banyak kebijakan yang ditempuh,” tegas, Ir. Haji La Tinro La Tunrung.

Menurut, Ir. Haji La Tinro La Tunrung masih banyak keluarga atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan untuk memperoleh perumahan. Dengan begitu dirinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aspek pembiayaan untuk memperoleh perumahan sangat diperlukan.

Baca juga: Asisten Pemerintahan dan Kesra Hadiri Sertijab Camat Wotu

Baca juga: Ada Apa di Polsek Bontomarannu, 2 kali Tolak Adum, Setelah Diterima Di-A2-kan

Untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat kata, Ir. Haji La Tinro La Tunrung menjelaskan pemerintah menyediakan dua alternatif yakni pembiayaan formal melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan serta pembiayaan informasi melalui koperasi swadaya sendiri.

“Terkait pembiayaan formal sektor perbankan maka kita tahu bank BTN merupakan bank yang khusus menjadi pelaksana dari perumahan rakyat,” sebutnya.

Ir. Haji La Tinro La Tunrung pun mengingatkan semua lembaga perbankan untuk lebih mempermudah akses bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap mengedepankan prinsip perbankan

“Jadi ada program perbankan seperti BPR atau BPR bersubsidi dan saya berharap bank dapat memberikan akses yang lebih mudah terutama kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengakui peran aktif PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sangat penting dalam menjalan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat.

Peran tersebut menurutnya, perlu didukung berbagai stakeholder termasuk Komisi VI DPR, agar Bank BTN bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit, bukan tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut. DPR akan mendukung dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh,” urainya.

Sektor properti khususnya perumahan kata, Ir. Haji La Tinro La Tunrung sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu dan lain sebagainya.

“DPR mengapresiasi Bank BTN yang berkontribusi besar bagi suksesnya program sejuta rumah yang jadi andalan Pemerintahan Jokowi. Selain mewujudkan rumah impian bagi MBR, sektor perumahan juga menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit rumah,” sebutnya.

Perbankan seperti Bank BTN menurutnya, perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah. DPR akan mengawal percepatan implementasi Bank Tanah guna memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.

DPR juga sebutnya, meminta pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait pembangunan perumahan guna mendukung gerakan masyarakat mudah punya rumah seperti memberikan kemudahan perizinan.

“Sebab peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar, dimana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31% dari total penduduk Indonesia,” pungkasnya. (*)