JALURINFO.COM, Maros- Di hadapan anggota DPRD Sumatera Barat dalam kegiatan Semiloka, Ketua KPK RI Firli Bahuri mengungkapkan dari 1.389 kasus korupsi yang ditangani KPK, 300 lebih yang terjerat adalah anggota DPRD, 22 di antaranya adalah kepala daerah.

Tidak hanya kalangan penyelenggara pemerintahan, namun juga pihak swasta. Ada banyak hal yang membuat anggota DPRD lebih banyak terjerat korupsi," katanya di Padang, Senin 20 Juni 2022.

Baca juga: Willem Wandik Nilai Pentingnya Infrastruktur Perhubungan di Papua

Baca juga: Ajukan Permohonan Pengujian Formil, Ini Alasan Gugatan Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar

Menurut berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak korupsi yang menjadi perhatian, dari seribu lebih kasus yang ditangani KPK. Suap dan Gratifikasi merupakan yang tertinggi, dalam jenis kriminal tersebut.
Dikatakannya kamar legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya bersih dari praktik korupsi, sehingga upaya mewujudkan cita-cita bangsa bisa terlaksana dengan baik.

Baca juga: KoReAn DKI Jakartan dan Banten Deklarasi Gerakan Saksi AMIN Tak Mau Dibayar

Baca juga: Guru Besar Hukum Konstitusi Unhas Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH.,MH: MK Tidak Berwenang Menambah Kalimat karena Bukan Pembuat UU

"Tapi buktinya, cukup banyak anggota DPRD di berbagai daerah yang terjerat kasus korupsi," tegasnya.

Firli Bahuri menyebutkan bila melihat dari secara kinerja, DPRD mesti berpedoman pada angka statistik, jika komposisi APBD tidak menurunkan angka kemiskinan maka lembaga legislatif yang andil dalam penyusunan rancangan keuangan daerah bisa dibilang gagal.

Baca juga: ASR, Pencinta Balap Motor dan Cagub Sultra Saksikan MotoGP Mandalika 2023

Baca juga: Kenapa Prabowo Pilih Gibran? Ini Penjelasan Ketua Harian Partai Gerindra Dasco

Memajukan kesejahteraan umum harus harus dilihat dari beberapa indikator, di antaranya menekan peningkatan angka kemiskinan, menambah income per kapita dan memperkecil angka kematian ibu.

"Keberhasilan kesejahteraan umum bisa cepat terlaksana, jika praktik- praktik korupsi yang terjadi pada seluruh kalangan tidak ada," katanya lagi.

Untuk itu, melalui kegiatan Semiloka yang diselenggarakan oleh DPRD Sumatera Barat ini, bisa menjadi upaya preventif untuk memperkecil ruang lingkup terjadinya praktik korupsi.(kumparan)