JALURINFO.COM, Maros- Masyarakat Bungkutoko yang berprofesi mayoritas sebagai Buruh di Koperasi Tunas Bangsa Mandiri memperingatkan pejabat - pejabat di pemerintahan provinsi Sulawesi Tenggara yang mengambil keuntungan dari penderitaan buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri, dimana sejak tahun 2021 tidak mendapatkan haknya sebagai buruh bongkar muat di pelabuhan petikemas Kendari Newport yang di kelola oleh PT Pelindo Cabang Kendari.

"Kesabaran Kami Sudah Habis Sudah satu tahun kami tidak bekerja oleh karena keinginan sesaat pihak tertentu. Keberadaan kami dipaksa masuk dalam situasi yang tidak jelas sementara negara dengan pejabat-pejabat yang tidak amanah terus membiarkan terjadi tindakan sepihak mengambil keuntungan dari periuk dan mata pencaharian kami di pelabuhan Bungkutoko," tegas Syarifuddin, Sekretaris TKBM Tunas Bangsa Mandiri.

Baca juga: PT WP Salur Sejumlah Bantuan Kepada Beberapa Desa Lingkar Tambang di Obi.

Baca juga: Jelang Idul Fitri, PT WP Salur Sejumlah Bantuan Ke Warga Lingkar Tambang di Obi. 100 Juta Untuk Masjid

Syarifuddin mengatakan Masyarakat Bungkutoko Benar-benar nyaris sudah tidak percaya pada negara ini. Semua proses mencari keadilan sudah mereka lakukan ke semua tingkatan, dipingpong dari daerah kepusat dan sebaliknya, tanpa penyelesaian yang jelas.
Lanjut Syarifuddin bilang, kini negara menyebut ada aturan baru, namun mereka mengabaikan nasib buruh di kawasan pelabuhan KNP Kendari. Selama setahun terakhir tanpa aturan yang jelas, padahal TKBM Tunas Bangsa Mandiri secara hukum berhak atas pekerjaan di Pelabuhan New Port Kendari.

Baca juga: Selain Minta Copot Kadis Disperindag, Pedagang Pasar Sentral Enrekang Desak Oknum DPRD Tak Menguasai Kios Pedagang

Baca juga: Pj Bupati Bombana Burhanudin Viral Karena Istri Pamer Harta

"Selagi aturan baru belum berlaku kami berhak mendapatkan hak-hak kami. Jika aturan baru kini akan diterapkan, bagaimana kerugian kami selama setahun terakhir ketika aturan tersebut belum berlaku? ," Tanya Syarifuddin.

Baca juga: Laka Lantas Jadi Curhatan Warga Desa Larobende Di Jumat Curhat Polres Konawe Utara

Baca juga: Janji AKP Fitrayadi di Awal Ramadan, Siap Dicopot dan Dilaporkan ke Kapolda Sultra

"Berangkat dari hal tersebut, Kami berhak mendapatkan ganti rugi! Kami mencurigai bahwa selama satu tahun ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara atau korupsi," ungkapnya



Lanjut Syarifuddin mengatakan, kalau aturan baru tersebut tidak serta merta berlaku oleh karena UU Ciptakerja masih memerlukan perbaikan selama 2 tahun setekah keputusan MK tahun lalu. Jadi para pejabat jangan memaksakan kehendak. Kami tidak bodoh.



"Jadi dalam suasana bulan suci sekarang akan menjadi momentum kami untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan demi kehidupan keluarga kami," katanya

Syarifuddin kembali mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Sultra bahwa kesabaran masyarakat Bungkutoko yang mayoritas berprofesi buruh sudah - sudah di ambang batas kasabaran.

" Jika saatnya nanti kami akan melakukan aksi memblokade akses ke KNP sebagai bentuk perlawanan dari buruh yang tertindas, yang sudah lebih setahun tertindas akan kebijakan pemerintah yang tidak tegas dan cenderung memelihara konflik yang ini di nikmati oleh pelindo yang terus menerus merampok dan merampas hak buruh tanpa dasar dan terus melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan bongkar muat tanpa menggunakan TKBM," beber Syarif.

Syarif menambahkan, kekuatan buruh TKBM Tunas Bangsa Mandiri yang hari ini sudah tercatat kurang lebih 300 orang bersama keluarga akan melakukan aksi besar besaran. Dengan memblokade KNP sampai tunutan mereka terpenuhi yaitu dipekerjakannya koperasi Tunas Bangsa Mandiri.

"Aksi ini kami lakukan selama SK Gubernur 405 di umumkan dan memutuskan Tunas Bangsa Mandiri sebagai pemenang dan pelaksana BM di Bungkutoko," tukasnya