JALURINFO.COM, JAKARTA- Direktur Jenderal (Dirjen) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Usman Kansong menyatakan, tidak pernah memberi izin atau rekomendasi untuk melakukan sertifikasi wartawan selain kepada Dewan Pers.

Hal itu ditegaskan Usman menanggapi kekisruhan dan viralnya berita mengenai uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh lembaga lain. “Hanya Dewan Pers satu-satunya lembaga yang berhak melakukan sertifikasi wartawan. Tidak ada lembaga lain lagi,” ujar Usman saat audiensi dengan Dewan Pers di Tangerang Selatan, Banten, Senin (20/6/2022).

Selain itu, ada empat anggota Dewan Pers yakni Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana dan Paulus Tri Agung Kristanto juga turut hadir dalam audiensi tersebut. Polemik uji kompetensi bagi insan pers ini bermula ketika Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia mengadakan uji kompetensi dan sertifikasi wartawan.

Sebagai Dirjen IKP Kominfo, Usman pun mengaku telah mendapat flyer atau semacam brosur uji kompetensi wartawan oleh LSP Pers Indonesia tersebut. Ia mengatakan, jika Kominfo mengeluarkan surat izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi wartawan, maka ia akan meminta agar rekomendasi atau izin tersebut dicabut.