

Kegagalan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur; KKP Mesti Umumkan Perusahaan Lelang Ikan
Opini | 2022-05-29

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)
JALURINFO.COM, Maros-
Sistem lelang kuota ikan dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur belum memberi manfaat kepada negara dan nelayan. Lelang kuota ikan tidak jelas, baik dari sistem lelang hingga manfaat PNBP yang di terima
Apalagi infrastruktur yang tersedia di tempat pelelangan ikan belum tersedia, berupa timbangan online, cold storage, dan lainnya. Kebijakan lelang kuota ikan ini, kelemahan banyak sekali. Nelayan, pemilik kapal hingga pedagang tak bisa mengakses sistem web. Mestinya, kebijakan itu direncanakan seharusnya fasilitasnya di siapkan sedemikian rupa.
Baca juga: SKETSA-SKETSA
Sepanjang tahun 2022 KKP belum lakukan perbaikan dan reformulasi sejumlah regulasi untuk mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi. Faktor inilah, sebagian besar kegagalan kebijakan penangkapan ikan terukur melalui sistem lelang kuota ikan.
Jangan sampai langkah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diyakini tidak dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya sehingga perusahaan yang mendapat kuota lelang semaunya menjarah sumber daya ikan yang tersedia. Artinya, perusahaan tersebut, tidak dapat dikontrol.
Baca juga: Sketsa-Sketsa
KKP juga belum ada progres; pelaksanaan, dan evaluasi dalam menyiapkan 79 pelabuhan perikanan tempat pangkalan kapal perikanan sebagai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang dari kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga berdampak pada perolehan PNBP pasca produksi yang lambat dan rendah.
Di samping itu, KKP juga gagal lakukan pengembangan 4 pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port) dan 11 lokasi integrated fishing port dan internasional fish market melalui pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Apalagi, kegagalan dalam pengunaan dana alokasi khusus (DAK) kelautan dan perikanan untuk pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan pada 66 lokasi di 23 provinsi.
Belum nampak kontribusi besar KKP melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, perekonomian nelayan, pedagang, buruh nelayan, ABK hingga pekerja belum ada peningkatan taraf pendapatannya. Sementara ekonomi Indonesia dalam keadaan terseok - seok. Sehingga janji dan peran KKP untuk memberi kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir hanya omong kosong.
Harapan adanya multiplier effect bagi pembangunan nasional melalui kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai penopang ketahanan pangan belum dapat diwujudkan sama sekali. Padahal itu merupakan program prioritas KKP tahun 2021-2024 yang keberlanjutan untuk kesejahteraan nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga, belum berhasil menaikkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena gagal perbaiki tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.
Padahal data KKP; perolehan PNBP hingga 21 Desember 2021, totalnya capai Rp920 miliar. Jumlah tersebut diharapka bertambah bahkan melebihi Rp1 triliun pada tahun 2022. Namun, yang terjadi sebaliknya mengalami penurunan dan stagnan atas tagihan PNBP di bidang perikanan tangkap dan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari Rp35 miliar dan Rp350 miliar. KKP gagal dalam kebijakan penangkapan ikan terukur.
Apalagi infrastruktur yang tersedia di tempat pelelangan ikan belum tersedia, berupa timbangan online, cold storage, dan lainnya. Kebijakan lelang kuota ikan ini, kelemahan banyak sekali. Nelayan, pemilik kapal hingga pedagang tak bisa mengakses sistem web. Mestinya, kebijakan itu direncanakan seharusnya fasilitasnya di siapkan sedemikian rupa.
Baca juga: SKETSA-SKETSA
BILA RAMADHAN DATANG LAGI
Catatan: Syamsu Nur
Baca juga: Soal 1 Kursi 2 Pantat dan Pangkat Bawahan Lebih Tinggi di Takalar, Netizen Bilang Begini
Dengan sistem ini, pedagang tidak bisa memantau langsung jalannya pelelangan ikan menggunakan sistem web. Sistem lelang ini membuat pembayaran ikan dipelelangan tidak sesuai standar harga yang ditentukan.Sepanjang tahun 2022 KKP belum lakukan perbaikan dan reformulasi sejumlah regulasi untuk mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi. Faktor inilah, sebagian besar kegagalan kebijakan penangkapan ikan terukur melalui sistem lelang kuota ikan.
Baca juga: Kisah Jenaka di Pantai Akarena Makassar
Baca juga: Ceritera Lucu 1 Kursi 2 Pantat dan Kisah Aneh di Birokrasi Takalar
Lagi pula, perusahaan yang mendapat kuota lelang ikan belum pernah di umumkan. Kemungkinan besar jadi sapi perah. Mengingat kebijakan penangkapan terukur sala satu tujuan peningkatan PNBP. Maka terkait dengan dana besar dari perolehan dan penerimaan PNBP. Apabila kebijakan ini, tidak transparan. Maka patut dipertanyakan.Jangan sampai langkah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diyakini tidak dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya sehingga perusahaan yang mendapat kuota lelang semaunya menjarah sumber daya ikan yang tersedia. Artinya, perusahaan tersebut, tidak dapat dikontrol.
Baca juga: Sepenggal Tulisan Petani Pulau Obi
Baca juga: Sketsa-Sketsa
ANTARA MEDIA CETAK DAN MEDIA ON LINE
Catatan : Syamsu Nur
KKP juga belum ada progres; pelaksanaan, dan evaluasi dalam menyiapkan 79 pelabuhan perikanan tempat pangkalan kapal perikanan sebagai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang dari kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga berdampak pada perolehan PNBP pasca produksi yang lambat dan rendah.
Di samping itu, KKP juga gagal lakukan pengembangan 4 pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port) dan 11 lokasi integrated fishing port dan internasional fish market melalui pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Apalagi, kegagalan dalam pengunaan dana alokasi khusus (DAK) kelautan dan perikanan untuk pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan pada 66 lokasi di 23 provinsi.
Belum nampak kontribusi besar KKP melalui kebijakan penangkapan ikan terukur, perekonomian nelayan, pedagang, buruh nelayan, ABK hingga pekerja belum ada peningkatan taraf pendapatannya. Sementara ekonomi Indonesia dalam keadaan terseok - seok. Sehingga janji dan peran KKP untuk memberi kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir hanya omong kosong.
Harapan adanya multiplier effect bagi pembangunan nasional melalui kebijakan penangkapan ikan terukur sebagai penopang ketahanan pangan belum dapat diwujudkan sama sekali. Padahal itu merupakan program prioritas KKP tahun 2021-2024 yang keberlanjutan untuk kesejahteraan nelayan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga, belum berhasil menaikkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena gagal perbaiki tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.
Padahal data KKP; perolehan PNBP hingga 21 Desember 2021, totalnya capai Rp920 miliar. Jumlah tersebut diharapka bertambah bahkan melebihi Rp1 triliun pada tahun 2022. Namun, yang terjadi sebaliknya mengalami penurunan dan stagnan atas tagihan PNBP di bidang perikanan tangkap dan pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari Rp35 miliar dan Rp350 miliar. KKP gagal dalam kebijakan penangkapan ikan terukur.
TOPIK TERKAIT:
-
Kebijakan Ekspor Benih Lobster: Sistem Kuota dan Evaluasi Manajemen Distribusi
-
Amatiran Urus Garam
-
23 Tahun Ngos-ngosan Antara 2 Bibir
Oleh: M Said Welikin -
Orang pinggiran dan Bedah Rumah
Oleh: M Said Welikin -
Polisiku, Polisita, Polisi Kita Semua, tetap Menjadi Dambaan Masyarakat
-
Sketsa-sketsa
41 Tahun Harian Fajar KETIKA PENDIRI TIDAK “TURUN GUNUNG” LAGI
Catatan : Syamsu Nur -
Sketsa-sketsa
FAREL PRAYOGA dan Lagu OJO DIBANDINGKE
Catatan: Syamsu Nur -
Sketsa-sketsa
KETIKA PARE-PARE MENIKMATI PSM
Catatan: Syamsu Nur -
Sketsa-sketsa
KETIKA HARGA BBM NAIK LAGI
Catatan: Syamsu Nur
JALURINFO VIDEO NEWS

Begini Nasib Tentara Ukraina yang Tertangkap di Bakhmut

Bermaksud Lakukan Serangan Balik, Rombongan Pasukan Ukraina Dipreteli Artileri Pasukan Rusia

Jelajahi Keimdahan Alam Dunia di Sini

Pegunungan Altai Mongolia, Keindahan Alam yang Menawan di Mongolia

Menakjubkan dan Luar Biasa: Keindahan Istana Augustusburg di Brühl, Jerman



JALURINFO TV NETWORK
BERITA TERKINI:
Human Initiative Sulsel Mengajak Anak Yatim Berbelanja Kebutuhan Sekolah
Viewnum 978
15 jam yang lalu
Dinilai Berhasil, Wabup Edy Manaf Paparkan Praktik Baik Penurunan Stunting di Kabupaten Bulukumba
Viewnum 810
1 hari yang lalu
Gelar Diskusi Multipihak, WALHI Sulsel dan AMPU Mendesak Penghentian Aktivitas PTPN XIV di Kabupaten Enrekang
Viewnum 1638
1 hari yang lalu
Jokowi Kunjungan Stan Pameran Bulukumba, Ketua Dekranasda Kenalkan Pinisi dan Wisata Tanjung Bira
Viewnum 1426
1 hari yang lalu
Milisi Swasta Rusia, Wagner Group Semakin Kuasai Wilayah Bakhmut di Ukraina
Viewnum 965
1 hari yang lalu
Kereta Api Tercepat di Dunia Telah Dibangun oleh Cina: Mampu Mencapai Kecepatan 600 Km/Jam
Viewnum 896
1 hari yang lalu
TERPOPULER HARI INI

Dekranasda Bulukumba Dorong Tenun Kajang Dapatkan Haki IG
ViewNum 1645 kali

Orang yang Cerdas dan Berakal Sempurna di Mata Rasulullah SAW
ViewNum 1173 kali

Bupati MB Lantik 83 Pejabat Termasuk Mengisi 2 Pejabat Eselon II Dan III
ViewNum 1099 kali

Safari Ramadan, Bupati Andi Utta: Bantuan Mesjid Digilir
ViewNum 1111 kali

Gowa Berhasil Lolos Tahap Ketiga Penilaian PPD 2023
ViewNum 1330 kali

Serahkan LKPD Unaudited 2022, Wabup Gowa Optimis Raih WTP Ke-11 Kalinya
ViewNum 1237 kali
