JALURINFO.COM, Maros- Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan elite politik dan masyarakat Indonesia berhati-hati terhadap usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 jelas melanggar konstitusi.

“Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah," tegas JK dilansir Media Indonesia, Jumat, 4 Maret 2022.

Baca juga: Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister

Baca juga: Elaktabilitas Ganjar Kalah dari Prabowo, Puan: Jadi Tantangan

JK khawatir pelanggaran konstitusi berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Jangan sampai amanat konstitusi diselewengkan pihak yang ingin mengedepankan kepentingannya sendiri.
Baca: BEM UI Soal Perpanjangan Periode Presiden: Pembangkangan Konstitusi

Baca juga: Hasil Polling: 80,3% Pembaca Tidak Percaya Hasil Survei Pilpres

Baca juga: Aliran Dana Korupsi BTS 4G Masuk ke 3 Partai Politik, Mahfud MD Langsung Lapor ke Presiden Jokowi

"Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” jelas dia,

Ide penundaan Pemilu 2024 muncul setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI. Usulan menunda pemilu dari kalangan politisi pertama kali digaungkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, tapi Investor dan Swasta

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Versi LSI Denny JA Turun, Kalah dari Prabowo, PDIP Meradang

Usulan itu kemudian disetujui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto; dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, (PAN), Zulkifli Hasan. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, pun pernah menggelindingkan isu tersebut ke publik dengan alasan permintaan pengusaha.