JALURINFO.COM, MAKASSAR- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Andi Bakti Haruni mengungkap 11 poin penolakan Pemprov Sulsel terhadap perpanjangan Kontrak Karya PT. Vale Indonesia.

Ke-11 poin penolakan tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Kontroversi Perpanjangan Izin Tambang PT Vale di Aula Lantai 2 Rektorat Universitas Hasanuddin (Unhas), Jumat 23 September 2022.

Baca juga: Bupati MB Lantik 83 Pejabat Termasuk Mengisi 2 Pejabat Eselon II Dan III

Baca juga: SKPD Hingga Kelompok Masyarakat Dilibatkan Dalam Penilaian PPD Pemkab Gowa Tahap Lanjutan

Sebelum dialog, Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa sebagai keynote speaker menyampaikakan bahwa kegiatan ini adalah tempat untuk menyampaikan hal-hal yang kontroversi dengan kepala dingin.

‘’Kita membicarakan hal-hal kontroversi bukan dalam konteks mengadili tapi menyampaikan fakta-fakta,’’ kata Rektor.

Baca juga: Safari Ramadan, Bupati Andi Utta: Bantuan Mesjid Digilir

Baca juga: Gowa Berhasil Lolos Tahap Ketiga Penilaian PPD 2023

Dialog publik ini untuk memperjelas fakta-fakta yang mengemuka setelah Komisi VII DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan tiga gubernur di Sulawesi di Senayan Kamis, 8 September 2022 lalu.

Ketiga gubernur yang hadir pada dengar pendapat itu adalah Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sultra Ali Mazi, SH dan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.

Baca juga: 3 Desa Wisata Enrekang Tembus 300 Besar Terbaik Menuju Primadona Nasional

Baca juga: Serahkan LKPD Unaudited 2022, Wabup Gowa Optimis Raih WTP Ke-11 Kalinya

Ketiga gubernur sepakat tidak memperpanjang dan minta pemerintah pusat menghentikan kontrak karya PT Vale Indonesia Tbk.

Alasan pertama Pemprov Sulsel menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale menurut Andi Bakti Haruni karena selama 54 tahun hanya mampu mengelola 7.000 hektar atau kurang dari 10 persen dari luas konsesi.

‘’Ini berarti terdapat lebih kurang 100.000 hektar wilayah kontrak karya idle,’’ ungkap Andi Bakti, yang mewakili Gubernur Andi Sudirmn Sulaiman pada dialog itu.

Konsesi kontrak karya PT. Vale 118.000 hektar di tiga provinsi, Sulsel, Sultra dan Sulteng untuk dikelola.

Di Sulsel seluas 70 ribu hektar konsesi, tapi hanya 6.800 yang dikelola oleh PT. Vale.

“Artinya PT. Vale tidurkan kita punya potensi. Padahal kalau itu dikelola oleh orang lain, itu berpeluang besar,” katanya.

Kedua, sebutnya, terjadi cedera janji. Dalam kontrak karya PT Vale wajib membangun smelter di wilayah Bahadopi dan Mattarappe senilai U$$ 4 miliar.

Sulsel bersyukur telah dibangun, akan tetapi untuk di Sultra dan Sulteng belum. Padahal itu bagian dari kontrak karya. Vale tidak melakukan pembangunan smelter.

“Nilainya 4 miliar dollar dan itu belum dilaksanakan, padahal sudah mau berakhir kontrak karya. Katanya sudah ikat kontrak dengan Cina, tapi kapan dibangun,” ujarnya.

Ketiga, pengarusutamaan tenaga lokal. Masih terdapat beberapa tenaga kerja asing (sesuai laporan triwulan 56 orang). Tenaga kerja lokal pada level menengah ke bawah pada piramida organisasi.

“Melihat piramida organisasi perusahaan di sana, sejak kapan ada putra daerah di atas. Semua di level menengah,” ujar Andi Bakti Haruni.

Keempat, dia menjelaskan, pengarusutamaan barang dan jasa dalam negeri tidak pernah diterima laporannya. Oleh karena itu perlu dilakukan audit.

Perintah Presiden Jokowi saat di Bali harus gunakan produk dalam negeri. Kami minta untuk diaudit, apakah benar mengarusutamakan. Kalau ada produk dalam negeri, gunakan dong,” beber pria kelahiran Bone ini.

Kelima, PT. Vale juga tidak komit meningkatkan kapasitas produksi. Amandemen kontrak karya mengamanatkan PT Vale wajib meningkatkan kapasitas produksi sebesar 25 persen dan rata rata produksi Tahun 2009-2013 atau setara dengan kurang lebih 87.500MT.

Komitmen ini belum pernah terpenuhi, dibuktikan dengan produksi tahun 2020 hanya 72.237 MT dan pada tahun 2021 justru turun menjadi 55.388 MT.

“Artinya, kalau orang mau memproduksi banyak harus Investasi banyak. Ternyata PT Vale tidak cukup modal mengelola Vale,” bebernya.

Keenam, divestasi saham, melakukan divestasi saham 40 persen kepada peserta Indonesia.

Kondisi saat ini PT Mining Industry Indonesia (MIND) mengakusisi 20 persen dan publik 20 persen.

Andi Bakti Haruni menyampaikan, di Morowali dan Timika memperoleh golden share, sedangkan Luwu Timur tak dapat apa-apa.

“Bagaimana dengan golden share ke pemerintah daerah sebagaimana di Timika dan Morowali. Bagaimana rencana pengalihan saham 11 persen,” tanyanya.

Ketujuh, sambungnya, kontribusi ke Sulsel sangat kecil. Andi Bakti Haruni merinci, jumlah penerimaan pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 (sampai dengan triwulan III). Pemprov Sulsel dari PKB, BBNKB, AP, lamdrent royalti dan BBH pertambangan umum sebesar, Rp 33.397.667.602.887 .

Sementara kontribusi PT Vale pada periode tahun yang sama untuk jenis pendapatan yang sama sebesar Rp 628.560.627.776. Ini berarti PT Vale hanya berkontribusi rata-rata 1,88 persen per tahun.

Andi Bakti Haruni menyampaikan, di Morowali dan Timika memperoleh golden share, sedangkan Luwu Timur tak dapat apa-apa.

Andi Bakti Haruni menyampaikan, di Morowali dan Timika memperoleh golden share, sedangkan Luwu Timur tak dapat apa-apa.

Terakhir, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

Belum menyentuh masyarakat Adat Dongi dan masyarakat Adat Karungise. Jumlah UMKM yang diberdayakan relatif masih sedikit.

Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih terbatas. Pelibatan daerah dalam proses PPM dinilai kurang.

Data BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa data jumlah penduduk miskin masih tergolong tinggi yaitu 20.820 jiwa dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 20.990 jiwa.

“54 tahun PT Vale, Lutim penduduk miskin 20 ribu lebih, malah bertambah,” pungkasnya.

Dialog terbuka yang menghadirkan panelis dari pihak pemerintah dan akademisi ini juga dihadiri tokoh Luwu Timur seperti Hatta Marakarma, Buhari Kahar Mudzakkar, Muh. Hasbi, Marga Taufik, Thalib Mustafa, Husba Phada dan lainnya. (*)