JALURINFO.COM, JAKARTA- Langkah Pemerintah Kabupaten Wajo yang ingin mengambil alih penanganan ruas jalan Provinsi mendapatkan warning dari pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Prof Dr Armin Arsyad.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten harus mematuhi alur yang tepat sebelum melakukan penanganan di ruas jalan Provinsi yakni di Ruas Doping – Atapange di Kabupaten Wajo.

“Pemkab tidak boleh serta merta langsung melakukan penanganan ruas jalan Provinsi ini. Harus melalui prosedural. Misalnya dengan pemberian bantuan keuangan, seperti yang dilakukan Pemprov ke Kabupaten,” ungkapnya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal 56 ayat 4 menjelaskan terkait kelompok belanja transfer dirinci atas jenis : (1) Belanja bagi hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan, kemudian dilanjutkan pada pasal 67 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menjelaskan mengenai jenis Bantuan keuangan.