JALURINFO.COM, POMALAA- Lagi-lagi sikap kinerja Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra patut diacungi jempol. Pasalnya, Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra dibawah kepemimpinan Kombes Pol Bambang Wijanarko langsung bergerak cepat ketika mendapat laporan pemberitaan tentang adanya dugaan aktivitas ilegal yang dilakukan PT. Anugerah Persada Dwipantara di wilayah Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Senin 10 April 2022.

PT Anugerah Persada Dwipantara (APD) juga diduga melakukan pertambangan di luar IUP dan manipulasi dokumen Jetty GS.

Baca juga: Politisi PAN Berpeluang Dipasangkan Andi Liu di Pilkada Enrekang

Baca juga: Merayakan Ulang Tahun ke-45 Agus Harimurti Yudhoyono: Kiprah Inspiratif sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Kasubdit Tipidter IV Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Ronald Arron Maramis, membenarkan bahwa Tim Patroli Illegal Mining Ditreskrimsus Polda Sultra telah melakukan pengecekan lapangan terhadap dugaan kegiatan penambangan Ilegal di Desa Oko-Oko Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

Baca juga: Jelang Verifikasi Lanjutan KKS oleh Tim Pusat, Pemkab Lutim Rapat Pemantapan

Baca juga: Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka Terpilih sebagai Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara untuk Periode 2023-2028

Tim patroli yang didampingi aparat pemerintah setempat, tidak menemukan bukti adanya aktivitas penambangan ilegal di lokasi yang dimaksud, yang ada hanya aliran sungai yang keruh dan berlumpur dari Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa yang turun mengaliri persawahan warga di Desa Oko-Oko.

Baca juga: Siapa Pendamping Anies? Din Langsung Sebut Nama, PKS Yakin Memberi Efek Kejut

Baca juga: Desakan Pemecatan Ketua DPD Gerindra Sultra, Kasus Penggelapan Mengancam Citra Partai Gerindra

Kompol Ronald menyatakan bahwa pihaknya masih terus menyelidiki pengaduan tersebut untuk menentukan keabsahannya. “Polisi telah waspada dalam memantau dan mencegah setiap potensi adanya kegiatan penambangan ilegal untuk melindungi lingkungan dan masyarakat,” ucap Kompol Ronald.



“Olehnya itu, jika ada pengaduan masyarakat terkait tambang ilegal, mesti kami jawab. Kami pastikan apakah yang diadukan benar atau tidak. Dan setibanya kamu di lokasi tersebut tim tidak menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal,” sambung Kompol Ronald.



Kompol Ronald mengimbau kepada masyarakat apabila mengetahui atau mendapat informasi terkait adanya aktifitas Ilegal Mining agar segera menghubungi pihak Kepolisian, “Kami selalu akan menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut,” pungkasnya.

meninggalkan banyak lubang tambang terbuka. Saat hujan deras, lubang-lubang ini terisi air hujan dan membentuk struktur seperti danau.

“Sudah lama tidak ada aktifitas di Desa kami (Desa Oko-oko,red). Kawasan seluas 10 hektar tersebut ditinggalkan oleh salah satu pemilik IUP pada tahun 2014 silam. Dan sampai saat tidak pernah digunakan lagi untuk penambangan oleh perusahaan atau individu lain,” beber Samsir.

Berdasarkan informasi yang diberikan pemerintah Desa Oko-Oko, desa ini luasnya 25,16 kilometer persegi, dengan batas-batas sebagai berikut, di sebelah utara Desa Oko-Oko berbatasan dengan Desa Sopura, sedangkan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanggetada. Selanjutnya di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lambandia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah elemen masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polda Sultra dan Kejati Sultra untuk segera menghentikan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Desa Oko-oko. (Red)