JALURINFO.COM, Maros- Masyarakat kabupaten Takalar bakal punya gedung perpustakaan dan kearsipan yang repsentatif untuk menyimpan data Pemda Takalar. Dan diharapkan sebagai tempat nongkrong anak muda yang haus akan bacaan-bacaan bermutu yang menambah ilmu dan wawasan.

Gedung yang konon luasnya 30x30 meter persegi dan didesain, berlantai dua setengah itu, berdiri di jantung kota Pattallassang Takalar.

Baca juga: Skandal Korupsi Mahkamah Agung Terungkap, KPK Periksa Dua Pengusaha Jawa Timur

Baca juga: Ketua DPD Gerindra Sultra Andi Ady Aksar Abaikan Panggilan Kedua dari Kepolisian

Sesuai yang tertera pada papan proyek, Pelaksana, CV Berkah Amanah. Tanggal kontrak tanggal 9 Mei 2022. Waktu pelaksana, 210 hari kalender. Sumber dana. DAK tahun 2022. Nilai kontrak, Rp9.262.637.852,-

Konon, proyek ini, sebelum dimulai pengerjaan, sudah dilakukan adendum kontrak, sehingga nilai proyeknya membengkak menjadi Rp9,6Miliayar lebih. Selain itu kabar yang beredar di kalangan pegiat anti korupsi Takalar bahwa saat pengecoran tiang fondaai hanya menggunakan moleng(secara manual). Kemudian material pasir digunakan pasir lokal yang mutunya diduga di bawah standar.

Baca juga: Diskriminasi Jadi Tontonan, 120 KK Terdampak Banjir di Canrego PJ Bupati Takalar Bilang Begini

Baca juga: Ketua DPD Gerindra Sultra Terancam di Jemput Paksa

Menurut, Direktur LK2P (Lembaga Kajian Kebijakan Publik) Kabupaten Takalar Yusuf Karma, saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan Takalar, Selasa(5/7/2022), mengatakan, sejauh pengamatannya, sejak dimulai pengerjaan pengecoran proyek gedung perpustakaan dan kearsipan hanya dengan cara manual. Baru hari ini kelihatan mobil bushing plan, di proyek.

Apa yang diungkap Yusuf Karma dibenarkan oleh beberapa pekerja proyek saat sejumlah awak media dan LSM, mengunjungi lokasi proyek Jl Fitrah Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan{Sulsel), Selasa(5/7/2022).

Baca juga: Soal Motif Ferdy Sambo, Inilah Perkara Besarnya Menurut Dahlan Iskan

Baca juga: Presisi Belum Tiba di Polsek Marbo? STPL Tanpa Nomor, LCKI : Pelanggaran

Untuk memperjelas semua informasi di atas tim Jalurinfo.com berupaya menyelisik dan menghadirkan ke pembaca yang Budiman.

Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) proyek gedung perpustakaan dan arsip, Adlan saat ditemui di kantornya Jl. Haji Suaib Pasang No.3, Sabintang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan(Sulsel), Selasa(5/7/2022) menyampaikan, "Awalnya nilai proyek sesuai tender Rp9.262.637.852 setelah melihat kondisi lapangan dan perencanaan, kemudian dilakukan adendum sehingga nilai kontrak membengkak menjadi kurang lebih Sembilan miliar enam ratus juta rupiah."

Ketika ditanya mengapa belum dikerja sudah dilakukan adendum dan dasar pertimbangan untuk kemudian membuat adendum itu apa?

Adlan menyampaikan, "Adendum dilakukan saat sudah dimulai pekerjaan waktu MC(Mutual Cek) nol persen. Soal adendum itu biasa, untuk menyesuaikan, apalagi berdasarkan perencanaan kedalaman tiang hanya 3,5meter. Pertimbangan itu sehingga usulan Apip agar dilakukan pengukuran kembali, Dan berdasarkan data Sounder kekerasan tanah ada pada kedalaman 7,5meter.)

Saat disinggung bahwa baru hari ini, kelihatan satu unit mobil bushing plan pengkut campuran di proyek, Adlan dengan sedikit tersenyum mengatakan pengecoran tiang-tiang utama menggunakan campuran redi mix dan dilakukan saat malam hari, pada bulan Mei lalu.

Adlan menambahkan, semua tahapan pekerjaan ada dekumantasi termasuk Vidio pengecoran pada malam hari. Sayangnya apa yang disampaikan Adlan soal dokumentasi Vidio, hingga berita ini naik tayang belum diberikan oleh Adlan padahal Dia telah berjanji untuk memberikan kepada media ini.

Sebelum mengakhiri pembicaraan, Adlan menegaskan kami bekerja sesuai aturan yang ada, apalagi di proyek ini kami mendapat pendampingan dari Kejaksaan negeri Takalar. Kemudian capain pekerjaan hingga hari ini telah mencapai 19 persen, akan tetapi belum digunakan anggaran negara.

Belum usai Adlan berbicara, Direktur LSM Bajiki, Sukwan Kudus, menimpali pembicaraan Adlan dengan mengatakan, Mengapa masih ada jaksa terlibat dalam proyek? Padahal telah ada larangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Inteljens dengan suratnya nomor, B 364/D/Ds 2/03/2022.

Sukwan Kudus yang mantan Sekretaris PWI Perwakilan Takalar ini menyebut, Perihal surat itu "Larangan intervensi dan/atau campur tangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga/instansi, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota,dan BUMN/BUMD. Tanggal 15 Maret 2022."

Beda

Terpisah, KP(Konsultan Perencanaan) proyek, Agus saat ditemui di salah satu Warkop di belakang Mesjid Agung Takalar, Kamis(7/7/2022) mengatakan, "Pagu anggaran proyek pembangunan gedung perpustakaan sebesar Rp9.825.000.000,-

Menjawab pertanyaan Jalurindo.com, Agus mengatakan, "Bukan tanggung jawab bagian perencanaan bila proyek naik tayang di LPSE dan telah dilakukan kontrak kerja dengan pemenang."

Dia menambahkan, Benar kontur tanah seperti pada proyek tersebut seharusnya menggunakn tiang pancang, akan tetapi setelah dihitung dananya besar sekali sehingga diganti dengan tiang coor, yang kedalamanya berdasarkan data Sounder antara tujuh hingga 10Meter.

Terpisah, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Takalar Ahmad Rivai saat ditemui di kediamannya Jumat(22/7/2022) menegaskan apa yang disampaikan PPK benar adanya, termasuk pendampingan dari Kejaksaan negeri Takalar.

Menurut Ahmad Rivai sebelum dimulai pekerjaan, sebagai KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) menyurat minta pendampingan jaksa. Kami minta tolong jaksa sebagai pengacara negara untuk mendampingi. Ahmad Rivai tidak menjelaskan berapa besar, honor atau jasa pendampingan.

Sementara itu, Jalurinfo.com, telah menelpon, dan mengirim pesan konfirmasi via pesan WhatsApp sebanyak tiga kali sejak 12 Juli 2022, kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Takalar, Sabri Sallahuddin, namun hingga berita ini naik tayang enggan jawab.(M.Said Welikin)