JALURINFO.COM, Maros- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Erika Retnowati membeberkan kedepannya syarat pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite adalah dengan melakukan registrasi melalui aplikasi MyPertamina.

Dia bilang, penggunaan aplikasi perusahaan migas pelat merah tersebut supaya setiap pembeli atau konsumen BBM dengan kadar RON 90 tersebut teridentifikasi dan tepat sasaran.

Baca juga: Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister

Baca juga: Elaktabilitas Ganjar Kalah dari Prabowo, Puan: Jadi Tantangan

"Jadi nanti akan ada identifikasi bagi penggunaan atau konsumen pengguna," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR-RI, Kamis, 23 Juni 2022.
Ia menjelaskan secara sederhana, nantinya penggunaan aplikasi MyPertamina tersebut seperti halnya aplikasi PeduliLindungi yaitu melakukan scanning pada QRCode sebelum melakukan pembelian Pertalite.

Baca juga: Hasil Polling: 80,3% Pembaca Tidak Percaya Hasil Survei Pilpres

Baca juga: Aliran Dana Korupsi BTS 4G Masuk ke 3 Partai Politik, Mahfud MD Langsung Lapor ke Presiden Jokowi

"Nanti akan ada QRCode seperti yang kita tau seperti PeduliLindungi. Jadi kalau nanti membeli harus menunjukan QRCode di handphone," ucapnya.

Namun demikian, dia juga tak menampik bahwa akan ada kendala dalam penerapan teknologi tersebut, khususnya di daerah pelosok yang sulit terjangkau jaringan internet.

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, tapi Investor dan Swasta

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Versi LSI Denny JA Turun, Kalah dari Prabowo, PDIP Meradang

Oleh karena itu, ia juga tengah menyiapkan solusi lain untuk penjualan Pertalite di daerah-daerah tersebut. Salah satunya dengan melakukan registrasi melalui nomor polisi.

"Nanti kita cari jalan keluarnya seperti kembali ke manual seperti memasukan nomor polisi," ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan penerapan mekanisme baru pembelian BBM ini tidak semudah membalikan telapak tangan sehingga masih butuh proses yang panjang. Maka itu, dia meminta dukungan DPR. (medcom)