JALURINFO.COM, LABUHA- Dari 249 desa di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara, Sebanyak 150 desa telah dilakukan audit oleh Inspektorat Halsel terkait penggunaan Dana Desa (DD). Sementara sisanya desa lainnya akan di audit 2023 mendatang.

Informasi pengauditan tersebut di sampaikan Kepala Inspektorat Halsel Asbur Somadayo saat di konfirmasi awak media ini Selasa, (28/12/2022)

Baca juga: Sejumlah Warga Kale'komara Takalar Minta Bantuan Anggota Komisi V DPRI Hamka B Kady

Baca juga: Terkuak Ada Mafia Pembebasan Lahan Bendungan Pammukulu Takalar, 29 Nama Pemilik Lahan Hilang? PPK Samuel Bilang Begini

Menurut Asbur Somadayo, Desa-desa yang belum di audit, akan menerima jatah audit di tahun mendatang.
"Karena untuk 2022 ini sudah akhir tahun jadi audit untuk dana desa akan kita lakukan pada tahun Baru karena dia masuk tahun audit 2023 untuk desa-desa yang belum audit,"ujar Asbur

Baca juga: Kasus, SHM "Terbang" Cari Lahan, Gulir di PN Pare- Pare, Saksi; BPN Bukan Lembaga Paranormal

Baca juga: Soal Isu Dikdas Takalar Bagi-Bagi Proyek ke Sejumlah Oknum Wartawan dan LSM, Kadis, Bilang Begini

Asbur mengatakan, Sesuai SKPT yang telah di tandatangani oleh Bupati Halsel Usman Sidik, menargetkan 130 Desa. Namun dengan berjalannya waktu, hasil audit mencapai 150 desa.

"Kalau kemarin, kita target 103 Desa sesuai dengan SKPT yang sudah ditanda tangani oleh pak Bupati. namun, seiring berjalannya waktu saat ini desa yang kita audit sudah mendekati 150 Desa. sisahnya itu kita lanjut di tahun depan,"tandasnya

Baca juga: LCKI Desak Propam Polda Sulsel Segera Periksa Penyidik yang Tangani LP: B/273 di Polres Takalar

Baca juga: Mafia Pembebasan Lahan Pammukkulu Kaleko"mara Kangkangi Puluhan Hektar Tanah Rakyat? LCKi: Kejati segera Tindak

Ia juga menyampaikan, satu di antara masalah yang ditemuankan di tingkat desa saat audit, terdapat banyak kesalahan pada administrasi laporan Pertanggung jawaban (LPJ)

Soal penyampainnya Asbur lebih menekan kepada Kepala desa yang tidak paham dalam menyiapkan LPJ

"Kebanyakan kepala desa tidak paham menyangkut dengan administrasi LPJ dan nanti pada masa tindak lanjut baru yang bersangkutan (Kades) memasukkan datanya," Kata Asbur mengakhiri.