JALURINFO.COM, TAKALAR- Aliansi masyarakat Laikang turun ke jalan menuntut agar Kepala desa Laikang Nursalim Lingka dinonaktifkan dari jabatannya.

Ratusan masyarakat yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat Laikang Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor kecamatan Manggarabombang dan di depan kantor Bupati Takalar. Jalan poros Takalar-Jeneponto. Rabu, (7/9/2022).

Baca juga: Paripurna Pendapat Akhir 7 fraksi DPRD Enrekang Atas Dua Ranperda Setuju

Baca juga: Hadiri Peringatan HKG PKK Ke-51, Adnan Minta PKK Gowa Berkolaborasi Turunkan Stunting

Massa aksi membawa dan membentangkan spanduk yang bertuliskan "NON-AKTIFKAN KEPALA DESA LAIKANG", mereka juga memblokade satu jalur jalan poros Takalar-Jeneponto, sehingga menyebabkan kemacetan.
Sahabuddin Jaya selaku jenderal lapangan dalam orasinya menyebut sejumlah alasan mengapa Aliansi Masyarakat Laikang menuntut agar secepatnya bupati Takalar menonaktifkan kepala Desa Laikang Nursalim Lingka

Baca juga: DPRD Setujui APBD Perubahan Pemkab Gowa Tahun 2023

Baca juga: Andi Batari Toja Siap Tuntaskan Masalah Kekeringan di Enrekang

Ada beberapa alasan, Pertama, diduga Kades Nursalim Lingka telah melakukan tindakan atau perilaku amoral yang mencederai dan memcoreng nama baik masyarakat desa Laikang, dan secara umum masyarakat kecamatan  Mangarabombang yang merupakan tanah adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan adat-istiadat serta peradaban sebagai warisan leluhur.

Kedua, Ada indikasi penghianatan terhadap UU No. 6 tahun 2014 serta janji/sumpah jabatan yang telah diucapkan oleh setiap kepala dKetigaesa dalam mengemban amanah. Bahwa sesuai dengan regulasi yang ada, seorang kepala desa tidak dibenarkan dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat meresahkan masyarakat, bahwa didalam sumpah atau janji kepala desa dengan menyebut nama Allah SWT akan memenuhi kewajiban dan berperilaku sebaik-baiknya.

Baca juga: Sekda Lutim Bahri Suli Terima Kunjungan Kepala Balai Diklat PKN Gowa

Baca juga: Adnan Lantik Karim Dania Jadi Penjabat Sekda Gowa

Ketiga, Aliansi Masyarakat Laikang juga menilai pelayanan di kantor desa Laikang itu tidak maksimal. Realisasi anggaran desa yang mencurigakan karena tidak berlandaskan azas transparansi, sehingga patut dianggap tidak terciptanya pemerintahan yang baik.

Demikian rillis tertulis yang diterima Redaksi Jallurinfo.com, Rabu(7/9/2022), dari salah seorang warga desa Laikang Takalar yang mengaku ikut unjuk rasa berinsial(MKG)

Lebih lanjut MKG mengungkapkan, "Pada saat unjuk rasa di depan kantor Kec Marbo Takalar massa aksi diterima langsung oleh Camat Marbo, Sudirman.

Sudirman berjanji akan mengeluarkan rekomendasi ke bupati Takalar, akan tetapi lebih dahulu melakukan pendalaman serta investigasi terkait aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Laikang Menggugat.

Setelah aspirasi pengunjuk rasa diterima oleh Camat Marbo, massa berangkat menuju kantor Bupati Takalar dengan pengawalan pihak kepolisian setempat.

Setibanya di depan kantor Bupati Takalar massa aksi kembali berorasi dan memblokade satu jalur di jalan poros Takalar-Jeneponto dan meminta Bupati Takalar untuk menemui langsung pengunjuk rasa. Namun, Andi Rijal selaku asisten I pemerintahan & kesra Setda kabupaten Takalar yang menemui massa aksi mengatakan Bupati Takalar tidak sedang berada di tempat.

Andi Rijal juga mengatakan bahwa akan segera melaporkan kepada Bupati Takalar terkait aspirasi yang disampaikan massa aksi hari ini, untuk ditindak lanjuti.

Jenderal lapangan aksi, Sahabuddin Jaya, sebelum massa tinggalkan tempat, menegaskan, "Pemerintah Kabupaten Takalar harus menanggapi hal ini dan sesegera mungkin melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Nursalim Lingka selaku kepala Desa Laikang, sebelum terjadi konflik horisontal.(M.Said Welikin).