Ahli Hukum Pertambangan Menilai Unsur Pidana Tidak Ditemukan Dalam Dugaan Kasus Yang Menjerat Dirut PT JAP

Nasional | 2022-04-21

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Dua orang saksi ahli dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan Direktur Utama (Dirut) PT James and Armando Pundimas (PT JAP) yang mengagendakan kembali pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (20/4/2022).
JALURINFO.COM, Maros-

Dua orang saksi ahli dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan Direktur Utama (Dirut) PT James and Armando Pundimas (PT JAP) yang mengagendakan kembali pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Mahkamah Agung RI Kabulkan PK Moeldoko Soal DPP Partai Demokrat, Sudah Tergister

Baca juga: Elaktabilitas Ganjar Kalah dari Prabowo, Puan: Jadi Tantangan

Salah satunya Ahli Hukum Pertambangan Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H., dalam kesaksiannya, menurut dia unsur pidana tidak ditemukan dalam dugaan aktivitas penambangan nikel dalam kawasan hutan tanpa izin di lokasi IUP PT JAP di Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Saya lihat dari bukti-bukti foto, pembangunan jalan koridor masih dalam konteks ijin koridor, tidak ada konteks menambangnya. Sementara bahan galian itukan langsung ditaruh di tempat tertentu dan nggak langsung dijual. Jadi disimpang disuatu tempat itu bagian dari itikad baik dari PT JAP selaku pihak yang membangun Kopridor,”katanya.

Baca juga: Hasil Polling: 80,3% Pembaca Tidak Percaya Hasil Survei Pilpres

Baca juga: Aliran Dana Korupsi BTS 4G Masuk ke 3 Partai Politik, Mahfud MD Langsung Lapor ke Presiden Jokowi

Ahmad Redi menilai, PT JAP memang tidak wajib Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ketika membangun koridor. Kata dia, yang wajib IPPKH itu adalah PT KMS 27. Lebih lanjut mantan Tim Ahli RUU Penanaman Modal di Daerah, DPR RI itu menjelaskan, kegiatan koridir memang harus merusak, karena itukan memang dalam konteks bangun jalan tinggal nanti ada aktivitas reklamasi pasca tambang ketika dia sudah selesai melakukan aktivitasnya.

“Saya kira inikan koridor itu harus ada surat ijin bikin koridor, dia pasti punya legal standing untuk bangun koridor, tinggal dibuktikan apakah bangun koridor itu ada aktivitas menambang atau tidak, karena bangun jalan dan menambang itukan beda karakteristiknya dari segi kedalaman, kemudian pengunaan alat dan lain lain. Karena dalam konteks bangun jalan tinggal nanti ada aktivitas reklamasi pasca tambang ketika dia sudah selesai melakukan aktivitasnya,” ujar Ahmad. (p2)

Baca juga: JK Sebut Jalan Tol Bukan Dibangun Pemerintah, tapi Investor dan Swasta

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Versi LSI Denny JA Turun, Kalah dari Prabowo, PDIP Meradang


TOPIK TERKAIT:

JALURINFO VIDEO NEWS

Dragon's Breath Flight Line di pulau pribadi Royal Caribbean di Haiti

Dragon's Breath Flight Line di pulau pribadi Royal Caribbean di Haiti

Shiraz, Masjid Nasir al-Mulk

Shiraz, Masjid Nasir al-Mulk

Suasana Kepanikan Pengunjung Mall Trans Studio Makassar saat Kebakaran

Suasana Kepanikan Pengunjung Mall Trans Studio Makassar saat Kebakaran

Breaking News: Mall Trans Studio Makassar Terbakar

Breaking News: Mall Trans Studio Makassar Terbakar

Keindahan dan Keunikan di Air Terjun Tertinggi di Dunia di Venezuela

Keindahan dan Keunikan di Air Terjun Tertinggi di Dunia di Venezuela

JALURINFO TV NETWORK

BERITA TERKINI:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020