Ahli Hukum Pertambangan Menilai Unsur Pidana Tidak Ditemukan Dalam Dugaan Kasus Yang Menjerat Dirut PT JAP

Nasional | 2022-04-21

© Disediakan oleh Jalurinfo.com Dua orang saksi ahli dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan Direktur Utama (Dirut) PT James and Armando Pundimas (PT JAP) yang mengagendakan kembali pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (20/4/2022).
JALURINFO.COM, Maros-

Dua orang saksi ahli dihadirkan untuk memberikan kesaksian dalam persidangan Direktur Utama (Dirut) PT James and Armando Pundimas (PT JAP) yang mengagendakan kembali pemeriksaan saksi-saksi di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Tingkatkan Keamanan dan Pengalaman Pelanggan, Operator Telekomunikasi Indonesia Hadirkan Tiga Layanan API GSMA Open Gateway Initiative

Baca juga: Buktikan Kinerja Positif Pascamerger, Indosat Ooredoo Hutchison Raih Dua Penghargaan di Ajang Asian Management Excellence Awards

Salah satunya Ahli Hukum Pertambangan Dr. Ahmad Redi, S.H.,M.H., dalam kesaksiannya, menurut dia unsur pidana tidak ditemukan dalam dugaan aktivitas penambangan nikel dalam kawasan hutan tanpa izin di lokasi IUP PT JAP di Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Saya lihat dari bukti-bukti foto, pembangunan jalan koridor masih dalam konteks ijin koridor, tidak ada konteks menambangnya. Sementara bahan galian itukan langsung ditaruh di tempat tertentu dan nggak langsung dijual. Jadi disimpang disuatu tempat itu bagian dari itikad baik dari PT JAP selaku pihak yang membangun Kopridor,”katanya.

Baca juga: Evaluasi Triwulan I Kinerja Pj. Bupati Enrekang Dr H.Baba,SE.MM Mulai Dinilai Irjen Kemendagri

Baca juga: Wujudkan Pemilu Damai, Kaops NCS Polri Kunjungi Tiga Tokoh Lintas Agama

Ahmad Redi menilai, PT JAP memang tidak wajib Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ketika membangun koridor. Kata dia, yang wajib IPPKH itu adalah PT KMS 27. Lebih lanjut mantan Tim Ahli RUU Penanaman Modal di Daerah, DPR RI itu menjelaskan, kegiatan koridir memang harus merusak, karena itukan memang dalam konteks bangun jalan tinggal nanti ada aktivitas reklamasi pasca tambang ketika dia sudah selesai melakukan aktivitasnya.

“Saya kira inikan koridor itu harus ada surat ijin bikin koridor, dia pasti punya legal standing untuk bangun koridor, tinggal dibuktikan apakah bangun koridor itu ada aktivitas menambang atau tidak, karena bangun jalan dan menambang itukan beda karakteristiknya dari segi kedalaman, kemudian pengunaan alat dan lain lain. Karena dalam konteks bangun jalan tinggal nanti ada aktivitas reklamasi pasca tambang ketika dia sudah selesai melakukan aktivitasnya,” ujar Ahmad. (p2)

Baca juga: Ini Pesan Ketua UMUM, Wilianto Tanta Kepada Anggota PSMTI Jelang Pileg dan Pilpres

Baca juga: Indosat Ooredoo Hutchison Layani Puncak Lonjakan Trafik Data 8,9% di Momen Tahun Baru 2024


BERITA TERKAIT:

BERITA TERKINI:

TERPOPULER HARI INI

KOLEKSI VIDEO POPULER

PT. JALUR INFO NUSANTARA

Jalur Informasi Independen & Terpercaya

Copyright 2020