JALURINFO.COM, JAKARTA- Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief berbicara tentang kemungkinan adanya penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri pembukaan Kantor Fungsional Bank Banten Jawa Barat (BJB) Syariah di Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur, Kamis (22/9/2022).

Bipih merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Pada 2022, Bipih yang dibayarkan jamaah sebesar Rp 39,8 juta, dari total biaya haji Rp 98 juta.

Baca juga: Hilal Terlihat di Pantai Galesong Sulsel, Potensi Awal Ramadhan Tahun ini Sama

Baca juga: Pondok Pesantren An-Nur Tompobulu Gelar Pengajian Umum yang Didahului oleh Pementasan Santri

"Tahun depan, kemungkinan akan ada pembiayaan yang proporsional. Kita harus menjaga keberlangsungan jamaah haji yang akan berangkat dengan mengawal keuangan jamaah,” kata Hilman dalam keterangan yang didapat Republika, Jumat (23/9/2022).

Dalam kesempatan itu, dilakukan juga penandatanganan MoU antara Bank BJB Syariah dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIH) DKI Jakarta.

Baca juga: Sambut Bulan Suci Ramadhan, Ponpes An-Nur Gelar Pengajian Umum dan Silaturahmi

Baca juga: Antusiasme Siswa SD Inpres PAI 1 Terhadap Metode Pendidikan di Ponpes An-Nur

Hilman lantas menyinggung soal pentingnya jamaah memahami konsep istitha'ah (kemampuan) yang menjadi syarat haji. Menurutnya, konsep itu mencakup kemampuan secara fisik (kesehatan) dan juga material (biaya haji).

Kewajiban haji diperuntukkan bagi mereka yang istitha'ah. Kepada pengurus KBIHU yang hadir, ia menitip pesan agar jamaah harus lebih diberikan pemahaman terkait istitha'ah, termasuk aspek biaya.

Baca juga: Ponpes Annur Tompobulu Mengadakan Pemberian Penghargaan Santri Berprestasi

Baca juga: Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Rukyat vs Hisab

Kuota jamaah haji Kota Jakarta Timur paling banyak dibandingkan kota dan kabupaten lainnya di wilayah DKI Jakarta. Hilman berharap para pimpinan KBIHU ikut membantu memberikan pemahaman dan pencerahan kepada jamaahnya terkait konsep istitha'ah, pembatasan kuota, termasuk masalah pembatasan usia jamaah haji.

“Jumlah haji terbanyak adalah Jakarta Timur, para pimpinan KBIHU diharapkan ikut membantu memberikan pencerahan kepada jamaah agar bersabar, khususnya dari usia dan kuota,” lanjutnya.

Dengan jumlah kuota haji tahun ini yang hanya berkisar 50 persen, masa tunggu jamaah di DKI Jakarta mencapai 56 tahun. Hilman lantas menyampaikan harapannya semoga tahun depan kuota dapat kembali normal sehingga waktu tunggu DKI dapat lebih singkat.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Cecep Khairul Anwar, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Hendra Hidayat, Kepala Kemenag Jakarta Timur Zulkarnain, Perwakilan MUI Jakarta Timur, serta Perwakilan FK KBIHU Jakarta Timur.